Pendidikan GOTAG
Hikmahanto Juwana
Berita
Foto (1)
-
Narasi Bisa Jadi Senjata, Wamenhan Ingatkan Ancaman Perang Hukum terhadap Kedaulatan Bangsa
Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia kini tak lagi berbentuk invasi militer. Kini serangan bisa datang melalui narasi dan instrumen hukum
-
Usai Dukung Pengakuan Palestina di PBB, Apa yang Bisa Dilakukan Prabowo untuk Kemerdekaan Palestina?
Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana mengungkap apa saja yang bisa dilakukan Prabowo sebagai Presiden RI untuk kemerdekaan Palestina.
-
Guru Besar UI: Konflik Thailand Vs Kamboja Harus Segera Diredam, Malaysia dan RI Bisa Jadi Mediator
Hikmahanto Juwana memandang pertempuran antara militer Thailand dan militer Kamboja yang meletus di perbatasan harus segera diredam.
-
Kesepakatan Dagang RI-AS Akan Perkecil Lapangan Kerja di Dalam Negeri
Kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat akan berdampak terhadap sektor tenaga kerja di Indonesia.
-
Pemerintah Diminta Setop Rayu Trump soal Tarif, Pengamat: Bisa Menimbulkan Ancaman Penambahan Tarif
Hikmahanto Juwana mengusulkan pemerintah untuk menghentikan langkah negosiasi tarif yang dilakukan Menko Airlangga Hartarto
-
Amerika Serikat Dalang di Balik Serangan Israel ke Iran, Ini Analisis Pengamat
Amerika Serikat dinilai menjadi dalang serangan perdana Israel ke Iran yang memicu meletusnya perang kedua negara pada 13 Juni 2025 lalu.
-
Pengamat Ogah Bahas Peran PBB dalam Konflik Iran-Israel, Singgung Hak Veto Amerika Serikat
Pengamat menyebut mau berapa kalipun PBB menggelar sidang darurat, jika Amerika Serikat (AS) menggunakan hak vetonya, maka semua tidak ada artinya.
-
Pakar Hukum Internasional: AS di Balik Serangan Israel terhadap Iran, Anticipatory Self-Defense
Hikmahanto Juwana menyoroti alasan AS untuk melakukan serangan lewat Israel, yakni alasan pertahanan diri yang bersifat antisipatif.
-
Pakar Hukum UI Sebut Kasino Perlu Dilokalisir Supaya Negara Bisa Raup Pajak
Hikmahanto mengatakan, sebaiknya pemerintah RI berkompromi mengenai wacana kehadiran kasino di Indonesia.
-
Guru Besar UI Sebut RI Bisa Tiru AS Soal Kedaulatan dari Intervensi Internasional
Prof Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia harus bisa meniru AS dalam hal kedaulatan, khususnya saat menyikapi sebuah perjanjian internasional.
-
Pakar Hukum: Keputusan Indonesia Tak Meratifikasi FCTC Bentuk Nyata Perlindungan Kedaulatan Nasional
FCTC dipandang sebagai alat tekanan terhadap negara-negara produsen tembakau. Indonesia secara tegas menolak meratifikasi perjanjian tersebut.
-
Pengamat Hubungan Internasional Soroti Polemik Legalisasi Kasino di Indonesia
Menanggapi hal ini, pengamat hubungan internasional Prof. Hikmahanto Juwana menilai Indonesia bisa mengambil pendekatan realistis dan terukur terhadap
-
Dukung Pemberantasan Judi Online, Guru Besar UI Dorong Pemerintah Tiru UEA dan Malaysia
Hikmahanto Juwana, mendorong pemerintah untuk mengkaji usulan melegalkan kasino di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan devisa negara.
-
Guru Besar UI Nilai Wajar Muncul Kekhawatiran Terkait Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza
Hikmahanto Juwana, berbicara soal kekhawatiran sejumlah kalangan terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi sementara warga Gaza.
-
Prof Hikmahanto Ingatkan Pemerintah Mampu Tegakkan Kedaulatan di Tengah Berbagai Intervensi Asing
Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait penyeragaman kemasan produk tembakau menuai polemik.
-
Guru Besar UI Minta Pemerintahan Prabowo Tolak Adaptasi Aturan FCTC
semua kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia harus didasarkan pada kondisi di dalam negeri, bukan malah mengakomodasi keinginan asing.
-
Guru Besar UI Minta Pemerintah Tak Adopsi Kebijakan FCTC untuk Jaga Kedaulatan Negara
Hikmahanto mengatakan bahwa kondisi ini membuat Indonesia seolah-olah tidak punya kebebasan untuk menentukan kebijakan.
-
Pakar Hukum UI Minta Pemerintah Selaraskan Regulasi Akuisisi bagi Perusahaan yang Dimiliki Negara
Hikmahanto mengungkapkan, penerapan BJR yang konsisten akan memperkuat budaya pengambilan risiko yang terukur
-
Penyeragaman Kemasan Rokok Dianggap Menyalahi HAKI, Apa Alasannya?
Rancangan Permenkes untuk mengatur kemasan rokok tanpa identitas merek ini menjadi paradoks di Indonesia.
-
INDEF Beberkan Dampak Ekonomi dari Kebijakan Kemasan Rokok Polos
Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar 7 persen dari penerimaan pajak jika disahkan
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved