AHY Tak Masuk Kabinet, Kata Pengamat soal Idealnya Sikap Politik Demokrat

TRIBUNNEWS.COM - Hingga saat ini, Partai Demokrat belum menyatakan sikap politiknya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) digadang-gadang bakal masuk dalam kabinet Jokowi jilid II. 

Namun, kenyataaanya pada pengumuman kabinet beberapa waktu lalu, tak ada nama AHY ataupun kader Partai Demokrat yang masuk dalam jajaran kabinet. 

Sikap politik terbaru Demokrat akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat. 

"Tentang di mana posisi Partai Demokrat ke depan akan ditentukan kemudian pada saatnya, Ketua Umum Partai Demokrat Bapak SBY akan menyampaikan secara resmi kepada seluruh jajaran partai, baik di pusat maupun daerah," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019) lalu dikutip dari Kompas.com. 

Baca: PKS Ingin Ajak PAN dan Demokrat untuk Oposisi

Lantas posisi apa yang ideal bagi Demokrat setelah tak ada wakilnya di Kabinet Indonesia Maju? 

Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret Surakata (UNS) Agus Riewanto mengatakan sepanjang sejarah Pilpres, Demokrat belum pernah menjadi pendukung Jokowi.

Bahkan dalam Pilpres 2019, partai berlambang mercy ini mendukung Prabowo.

“Kalau baca sejarahnya, Partai Demokrat ini tidak berkoalisi dengan Jokowi, dan bahkan kemarin ini dia ikut berkoalisi dengan Prabowo,” kata Agus saat di wawancarai Tribunnews.com melalui telepon, Selasa (29/10/2019).

Agus menambahkan posisi yang seharusnya dipilih oleh Demokrat adalah sebagai oposisi agar tetap menjadi agen check and balance.

“Seharusnya memang posisi Demokrat itu berada di luar pemerintah, jadi dia berada dalam konteks melakukan check and balance, supaya Jokowi ini dalam pemerintahanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Agus.

Baca: Andi Arief Tuding Megawati Menyimpan Dendam, Demokrat: Itu Pernyataan Pribadi

Dalam pemerintah yang baik, lanjut Agus, salah satu cirinya adalah adanya check and balance.

"Jadi program yang dijanjikan dalam pemilu itu dikerjakan dan dikontrol oleh partai yang kalah," imbuhnya. 

PKS Tegaskan Jadi Oposisi

Hingga saat ini, partai eks pendukung Prabowo yang resmi telah mengeluarkan sikap sebagai oposisi baru PKS.