Soal Wacana Amandemen UUD 1945, Mahfud MD Beri Peringatan hingga Tanggapan Pakar Hukum

"Saya katakan tidak, saya tidak setuju dengan ide amendemen ini," tegasnya.

Pasalnya, wacana tersebut bukan diusulkan langsung oleh rakyat dan berdampak besar.

Iapun mempertanyakan urgensi penghidupan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD 1945.

Bivitri menilai tuntutan amandemen UUD 1945 bukan merupakan kepentingan politik.

Amandemen UUD 1945 dulunya dilakukan karena ada tuntutan dari rakyat.

Baca: Kabinet Jokowi Selesai Disusun, Jadwal Pengumuman hingga Ada 2 Kementerian Baru

Baca: Jokowi Pastikan Jaksa Agung Bukan dari Parpol, NasDem Tidak Keberatan

"Dulu '97 dan '98, salah satu tuntutan mahasiswa dan banyaknya elemen rakyat salah satunya amendemen konstitusi."

"Jadi ada tuntutan dari rakyat untuk amendemen," ujar Bivitri dalam diskusi bertajuk 'Amandemen Konstitusi, Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Menurut Bivitri, wacana amandemen terbatas UUD 1945 harus didasarkan pada kepentingan rakyat.

Ia menilai usulan amandemen UUD 1945 yang muncul tidak berimpllikasi besar jika GBHN kembali dihidupkan.

Karena pada era Orde Baru, GBHN diberlakukan untuk mengontrol kinerja presiden yang saat itu dipilih MPR.

Secara tidak langsung, GBHN menjadi alat kontrol MPR terhadap presiden.

"Ada beberapa artikel yang mencoba menjustifikasi GBHN mengatakan, iya GBHN tetap ada."

"Tapi GBHN tetap tidak bisa menjatuhkan presiden, tapi presiden tetap dipilih rakyat. Intinya ingin menjustifikasi GBHN sebagai dokumen ada," kata Bivitri.

"Pertanyaan kritisnya, kalau (GBHN) cuma ada, gunanya apa?" tandasnya.

Baca: Perkiraan Nama-nama Menteri Jokowi-Maruf: Menteri Muda sudah Dipilih, Puan Maharani Tak Masuk?

Baca: Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru Saat Pidato Kenegaraan Pada 16 Agustus?

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)