Jumat, 3 Oktober 2025

Dinamika Jelang 22 Mei, Mulai Tur Jihad ke Jakarta Hingga Sikap PDIP dan Demokrat

Sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada Rabu (22/5/2019) mendatang.

Editor: Sugiyarto
Tribunnews/JEPRIMA
Anggota kepolisian saat melakukan pemasangan kawat berduri dan pembatas beton didepan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019). Pemasangan kawat berduri dan pembatas beton untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan Menjelang pengumuman hasil pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. (Tribunnews/Jeprima) 

Ia juga menyebut akan berangkat ke Jakarta membawa selembar baju dan sorban biru yang berarti jenazah yang kembali.

"Catat.... Siapapun yang dimenangkan oleh KPU 22 Mei 2019 yang akan datang.... Benturan dan kerusuhan tetap akan terjadi dan yakinlah bahwa korban tidak akan sedikit...," sambung IR dalam unggahannya.

Ia kemudian memberikan pesan kepada orang yang membaca unggahannya.

"Jika kalian tak memiliki nyali lebih baik minggir dan sembunyilah karena kalian bisa menjadi korban berikutnya..... Ini bukan pilihan tapi perintah," ujarnya.

Selain itu, ia juga menandakan unggahannya dari mujahid.

4. Waketum PAN imbau kadernya tak ikut people power

Waketum PAN Bara Hasibuan.
Waketum PAN Bara Hasibuan. (Chaerul Umam/Tribunnews.com)

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan menilai, saat ini seluruh elite partai politik sebaiknya mengimbau kepada para kadernya agar menciptakan suasana yang kondusif dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.

Ia juga mengimbau agar kader PAN tidak terlibat dalam gerakan-gerakan bersifat destruktif yang muncul pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019.

"Saya pikir bagaimana masing-masing partai memberikan imbauan kepada para anggotanya untuk tidak ikutan gerakan apapun itu namanya."

"People power atau yang sudah berganti nama," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Intinya tidak ikut gerakan-gerakan yang menimbulkan keresahan dan kerusakan, yang pada akhirnya akan menimbulkan setback (kemunduran) besar bagi demokrasi kita."

"Itu adalah tanggung jawab partai masing-masing," tutur dia.

5. Demokrat tak akan ikut aksi massa

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik konsep kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019). Partai Demokrat menegaskan masih solid mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik konsep kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019). Partai Demokrat menegaskan masih solid mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. (Tribunnews/JEPRIMA)

Partai Demokrat memastikan tidak akan terlibat jika ada aksi massa pada 22 Mei 2019 yang akan menolak atau mempersoalkan hasil Pemilu 2019.

"Saya pastikan dari Partai Demokrat ndak ikut itu," kata Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved