Pemilu 2019
Respons Soal Tudingan Kecurangan Pemilu, Ketua KPU: Apa yang Belum Saya Buka Sampai Hari Ini?
Ketua KPU RI Arief Budiman geram dengan tuduhan-tuduhan kecurangan yang menyasar lembaga penyelenggara Pemilu yang dipimpinannya.
lihat foto
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPU RI Arief Budiman geram dengan tuduhan-tuduhan kecurangan yang menyasar lembaga penyelenggara Pemilu yang dipimpinannya.
Padahal, KPU sudah terbuka dan menjawab segala tudingan agar terklarifikasi.
Tanggapan Arief Budiman ini menyusul adanya tuntutan terhadap KPU yang diminta membuka kepada publik soal kecurangan dalam Pemilu 2019 yang digaungkan sejumlah pihak.
"Coba tunjukkan sama saya, apa yang belum saya buka sampai hari ini tentang tahapan Pemilu kita?" kata Arief Budiman di KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).
Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Live MNC TV dan beIN Sports, Laga Penentu Juara Premier League
"Tunjukkan sama saya, kau pengen tau apa dan itu belum saya sampaikan kepada publik," ungkapnya lagi.
Dia menyebut, seluruh tahapan proses Pemilu sudah mereka jelaskan kepada publik.
Mulai dari proses pemungutan suara hingga rekapitulasi manual berjenjang.
Selain itu, KPU juga sudah memperlihatkan ruangan-ruangan yang sebelumnya tidak diungkap ke publik.
Seperti ruangan penyimpan server KPU, hingga ruang pemantauan data dan informasi.
Baca: Polisi Buru Gerombolan Remaja Cari Lawan Tawuran Jelang Sahur, Korbannya 5 Orang Luka Bacok
Bahkan, kekeliruan penginputan formulir C1 ke Sistem Informasi Penghitungan (Situng) atau real count mereka, juga sudah dijelaskan kepada publik.
"Mau tahu server, saya kasih tahu servernya. Mau tahu operatornya, saya kasih tau operatornya. Mau tau Situng, disclaimer seperti apa, saya kasih tahu," kata Arief.
"Coba apa yang belum saya beri tahukan?" tanya dia.
Prabowo paparkan kecurangan
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno hadir dalam pertemuan dengan koresponden media internasional di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, (6/5/2019).
Sandiaga Uno menemani Prabowo Subianto dan sejumlah elit Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi berdialog dengan para wartawan dari media luar negeri itu.
Mereka yang hadir diantaranya Ketua BPN Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, Anggota Dewan Pembina BPN Amien Rais, Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said, Pakar Ekonomi Rizal Ramli dan Said Didu.
Baca: Anies Baswedan Tunda Rencana Pembebasan PBB-P2 Bagi Warga yang Bangun Sumur Resapan
Sandiaga Uno mengatakan dalam dialog tersebut Prabowo memaparkan sejumlah dugaan kecurangan dan penipuan dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Pak Prabowo menjelaskan penelusuran tentang beberapa laporan yang diterima berkaitan dengan irregulareties dan fraud. Kecurangan dan hal hal anomali yang sudah dilaporkan ke penyelenggara pemilu," kata Sandiaga Uno saat buka bersama di kediaman ibunya, Mien Uno, Jalan Galuh, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Baca: Ditemukan Form C1 Bertuliskan dari Seknas, Seknas Prabowo-Sandi Membantah
Selain itu Sandiaga mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut juga, Prabowo memaparkan mengenai langkah langkah yang akan dilakukan BPN dalam Pemilu 2019, yang pengumuman pemenangnya akan dilakukan pada 22 Mei mendatang.
Salah satunya mendorong KPU menindaklanjuti temuan 75 ribu kesalahan input data Sistem Informasi Penghitungan Suara ( Situng) KPU.
Baca: Polemik Klaim Kemenangan Prabowo 62 Persen, PKS dan Partai Demokrat Saling Berdebat
"Keinginan kami meminta sistem audit IT dari KPU karena ditemukan beberapa kelemahan sistem yang kita pastikan harus diperbaiki sebelum kita percaya sistem IT kuat tangguh dan layak dipercaya," katanya.
Kepada wartawan media internasional itu juga, Prabowo menjelaskan soal update pengumpulan formulir C1 yang dilakukan BPN. Menurutnya proges pengumpulan formulir C1 tersebut kini sudah mencapai 50 persen.
"Kelanjutan secara reguler akan update ke media internasional," katanya.
Secara keseluruhan menurut Sandiaga, Prabowo memaparkan keinginan BPN agar KPU mengkoreksi penyelenggaraan Pemilu. Ia dan Prabowo ingin Pemilu benar-benar berlangsung jujur dan adil.
"Dia(Prabowo) tidak bisa menerima hasil dari pemilu yang penuh kecurangan yang tak dikoreksi. Itu yang disampaikan pak Prabowo didampingi beberapa tokoh-tokoh petinggi BPN," pungkasnya.
