Grace Natalie Legowo PSI Tidak Bisa Melenggang ke Senayan, Simak Wawancara Lengkapnya

Dan siap menerima hasil yang akhir yang dikeluarkan KPU.

Karena presisi dari QC atau quick count bagus banget.

Kembali ke perolehan suara di luar negeri, kok bisa lebih tinggi dibanding di sini?

Mungkin karena PSI backbone-nya adalah media sosial. Jadi kami media sosial terbaik dari semua partai, ya.

Memang kita ngerjakan itu dengan serius, dan lagipula lebih murah. Nah orang-orang di luar negeri kan sudah sangat biasa menggunakan media sosial.

Makanya kelihatan di berbagai kota besar yang kita dapat informasi, Jakarta sudah nomor 4, kabarnya kota Surabaya nomor 2, kita masih nunggu lagi nih hasil-hasil yang lain.

Tapi kalau iya, berarti ada kesamaan karakteristik, yaitu pemilih-pemilih rasional, pemilih yang kritis berpendidikan, dan punya akses yang baik pada media sosial. Ini cukup respon baik dengan gagasan kami.

Untuk DPRD sendiri komitmen PSI gimana?

Kita ingin bekerja dengan baik, menunjukkan kepada masyarakat kritik kita selama ini kepada DPR ataupun DPRD. DPR, DPRD kita hari ini tidak tahu yang mewakili kita itu siapa dan kerjanya apa di dalam sana.

Baru mulai terdengar kalau ada berita-berita yang kebanyakan negatif, jarang prestasi.

Jadi kami di sana, meskipun di level provinsi kabupaten dan kota, yang PSI gagas adalah adanya transparansi pada kinerja dewan, dan itu bisa kita lakukan.

Cara memberi tahu ke masyarakat soal transparansi kinerja dewan itu gimana?

Kita akan langusung merapikan aplikasi Solidaritas yang oernah kami luncurkan ke publik.

Jadi buat yang belum tahu, PSI membuat infrastruktur digital, wujudnya aplikasi, namanya aplikasi Solidaritas.

Dimana di situ semua anggota DPRD kami wajib melapor ke publik setiap hari, rapat-rapat live, termasuk membahas peraturan daerah dan anggaran, apalagi anggaran DKI yang jumlahnya fantastis, Rp 88 triliun.

Kalau kita lihat kan anggarannya mengalami kenaikan yang fantastis, terutama di pos-pos yang tidak berkontak langsung ke masyarakat, kunjungan kerja, rapat-rapat, dan sebagainya.

Nah, ini harus ada transparansi, Rp 88 triliun itu besar sekali.

Jadi akan kita buat rapat-rapat anggaran, rapat-rapat membahas peraturan daerah, kunjungan kerja, menjadi transparan.