JK Peroleh ''Benevolence Award'', Berjasa Dalam Penyelesaian Konflik dan Perdamaian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK) memperoleh penghargaan "Benevolence Award" oleh ASEAN Strategy and Leadership Institute (ASLI), sebuah lembaga kajian yang berbasis di Malaysia.

JK dianggap berjasa dan banyak memberikan kontribusi dalam upaya penyelesaian konflik dan perdamaian.

Dilansir Kementerian Luar Negeri, Rabu (15/11/2017), penganugrahan penghargaan itu dilaksanakan dalam Gala Dinner dan malam penyerahan penghargaan yang dilaksanakan dalam "The 9th World Chinese Economic Summit (WCES) 2017" di Hong Kong, Senin (13/11/2017).

Acara yang dihadiri oleh Deputi Perdana Menteri Malaysia ini diikuti oleh lebih dari 300 perwakilan pemerintah dan swasta dari sekitar 30 negara.

Dalam pidato penerimaan penghargaan yang disampaikan dalam rekaman video, Wapres JK menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini.

Baca: Kapan KPK Jemput Paksa Setya Novanto? Ini Penjelasan KPK

"Ini adalah bentuk nyata dari keinginan kita semua untuk menciptakan dunia yang damai dan sejahtera," kata Wapres.

Selanjutnya Wapres menyatakan bahwa saat ini dunia tengah menghadapi tantangan sangat besar.

"Mulai dari perselisihan di Semenanjung Korea, Laut Tiong Kok Selatan dan konflik di Timur Tengah, sampai ke permasalahan kemanusaiaan di Myanmar, masalah pengusngsi di Eropa dan kekhawatiran kebijakan AS di bawah Presidennya saat ini," ungkapnya.

Lebih jauh, Wapres juga mengatakan bahwa saat masyarakat dunia tengah memasuki revolusi industri keempat yang ditandai dengan perkembangan pesat dalam bidang kecerdasan buatan, teknologi robotik dan "Internet of Things".

"Sama halnya dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri keempat ini juga sedikit banyak akan mengubah landskap politik dan ekonomi global," jelasnya.

Akibat dari perkembangan itu, ungkap Wapres, masyarakat akan menghadapi tantangan baru yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh digantikannya tenaga manusia oleh mesin.

"Selain itu, dominasi para perusahaan-perusahaan teknologi besar akan mengakibatkan sulitnya perusahaan kecil bersaing," kata Wapres.

Wapres berpendapat bahwa revolusi industri keempat ini memberikan kesempatan kepada negara berkembang seperti Indonesia untuk ikut berperan dan bahkan beberapa startup Indonesia telah dikenal di tingkat regional.

"Namun tetap ada dampak negatif yang perlu diantisipasi dari kemajuan ini yaitu pengangguran, kesenjangan dan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran" ujarnya.