Henry Yosodiningrat Merasa Difitnah Terkait Kasus Kop Surat DPR

Penawaran menjadi komisaris itu diduga berkaitan dengan posisi Henry sebagai anggota DPR RI. Perebutan posisi susunan direksi perusahaan tambang emas itu makin kompleks. Sebab, pemegang saham mayoritas juga melaporkan RJ Soehandoyo atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tanpa dasar yang jelas.

Padahal, pihak Soehandoyo telah lebih dulu melaporkan dugaan TPPU tersebut ke Polda Sutra pada 2012 dan belum ada tindak lanjut laporan itu. Hal itu berbeda karena laporan para pemegang saham langsung diproses.

Usut punya usut, Soehandoyo mendapat laporan, jika Henry menyurati Badrodin yang saat itu menjabat Pelaksana tugas (Plt) Kapolri terkait perkara pidana tersebut. Ia menyangka mendapatkan informasi Henry atas nama anggota DPR yang telah mendatangi pihak Polda Sultra diduga dia melakukan upaya mengintervensi pihak kepolisian.

Menurut Adi, tindakan Henry dapat dikualifikasikan melanggar kode etik anggota DPR Pasal 2 Ayat 1 yang mengatur, anggota dewan dalam setiap tindakannya seharusnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi.

Selain itu, RJ Soehandoyo juga telah melaporkan Henry ke KPK atas dugaan gratifikasi dengan menerima 10 persen saham PT Panca Logam Makmur.