Jokowi Santai Hadapi Koalisi Merah Putih
Kubu Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) makin terpojok pascadisahkannya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) makin terpojok pascadisahkannya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang diusung oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang pada pemilihan presiden (pilpres) 2014 mengusung pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.
Di RUU tersebut diatur soal pemilihan kepala daerah di sebagian besar wilayah di Indonesia melalui DPRD, dan menghapuskan sistem pemilihan langsung yang sudah dilakukan sejak 2005 lalu.
Suara KMP yang mayoritas membuat kandidat yang didukung dapat dengan dengan mudah, dan memungkinan pemerintah Jokowi - JK dikepung kepala daerah dari kubu oposisi.
Jokowi kepada wartawan ditemui usai menghadiri acara pembubaran Kelompok Kerja (Pokja) Tim Transisi Jokowi - Jusuf Kalla (JK), di Rumah Transisi, Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2014), mengaku ia tidak mengkhawatirkan KMP.
"Dalam politik biasa lah ada kerikil ada batu batu hambatan tantangan, itulah cara mengatur mengelola tantangan," katanya.
Soal RUU Pilkada, Jokowi mengatakan hal ini kini masih panas dibicarakan, dan tidak bisa diselesaikan selama situasi belum tenang.
"Nanti gampang setelah dilantik, di lihat dulu lah, dilantik saja belum," ujarnya.
Dalam sidang Paripurna pengesahan RUU Pilkada pada Kamis (25/9) malam hingga Jumat (26/9) dini hari, RUU tersebut disahkan setelah dalam voting suara pendukung RUU Pilkada menang dengan suara terbanyak, dibandingkan kubu Jokowi - JK yang menolak RUU tersebut.
Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sebelum pengesahan sempat memberikan pernyataan yang mendukung Pilkada langsung.
Partai Demokrat yang dipimpin SBY dan sebelumnya bergabung dalam KMP pun belakangan mendukung pilkada langsung dengan sejumlah syarat.
Dalam sidang paripurna Partai Demokrat memutuskan walk out sebelum voting, alhasil pendukung RUU Pilkada pun memenangkan voting.
Setelahnya SBY dan Partai Demokrat pun dianggap sebagai penyebab dihapuskannya pemilihan langsung. (NURMULIA REKSO PURNOMO).