Kemenpera Gelontorkan Rp 8 Triliun untuk Rumah Buruh
pemerintah akan melakukan regulasi terhadap beberapa perundangan yang dianggap belum memenuhi hak-hak kaum buruh Indonesia
Selama ini, kata Iqbal, subsidi yang diberikan pemerintah tidak tepat
sasaran.
“Tak satu pun yang berpihak pada buruh. Pendidikan, Kesehatan semua
disubsidi pemerintah, kini transportasi buruh juga harus diberlakukan termasuk
kelayakan hidup kaum buruh,” tuturnya.
Iqbal berharap anggaran perumahan rakyat senilai 1% saja dari anggaran
APBN dialokasikan bagi buruh. Terutama buruh-buruh yang tinggal di kawasan
industri.
“Mereka juga ingin hidup layak. Karena selama ini. penghasilan mereka belum sepenuhnya memenuhi kelayakan hidup. Termasuk untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak huni,” ujar Iqbal.