Survei Terbaru Sebut Mayoritas Publik Nilai Koruptor Terlibat Kerusuhan Demo Agustus 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Survei terbaru Media Survei Indonesia (Median) pada para pengguna media sosial, menunjukkan mayoritas publik menilai kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi Agustus-September 2025 lalu lebih berkaitan dengan perlawanan para koruptor ketimbang keterlibatan kelompok “Geng Solo” yang diasosiasikan sebagai orang-orang dekat mantan Presiden Jokowi.

Demo Agustus 2025 di Indonesia merupakan gelombang unjuk rasa besar-besaran yang terjadi antara 25 Agustus hingga awal September.

Demo Agustus menjadi salah satu momen paling panas dalam sejarah aksi massa Indonesia pasca-Reformasi.

Peneliti senior Median, Rico Marbun, menjelaskan bahwa hasil survei memperlihatkan publik secara tegas menolak narasi yang mengaitkan kerusuhan dengan “Geng Solo”.

“Sebanyak 56,3 persen responden menyatakan tidak setuju, dengan rincian 38,7% menjawab ‘Tidak Setuju’ dan 17,6% menjawab ‘Sangat Tidak Setuju’. Artinya, kebanyakan publik tidak percaya pandangan bahwa kerusuhan dipicu oleh kelompok tersebut,” ujar Rico dalam rilis hasil survei di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Sebaliknya, ketika responden ditanya mengenai kemungkinan kerusuhan terkait perlawanan para koruptor yang sedang diusut pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, mayoritas publik justru sependapat. 

“Sebanyak 60,8% publik menyatakan setuju. Dari jumlah itu, 36,4% menjawab ‘Setuju’ dan 24,4% menjawab ‘Sangat Setuju’. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh publik percaya kerusuhan berhubungan erat dengan perlawanan para koruptor,” jelas Rico.

Rico menekankan temuan ini menunjukkan adanya pergeseran persepsi publik bahwa faktor korupsi dan kepentingan aktor-aktor yang merasa terganggu pemberantasan korupsi lebih dipercaya sebagai penyebab instabilitas,  dibandingkan narasi soal keterlibatan kelompok tertentu.

“Hasil survei ini memberi pesan bahwa publik semakin kritis dalam membaca situasi politik. Mereka cenderung mengaitkan kerusuhan dengan kepentingan aktor yang ingin menghambat agenda pemberantasan korupsi, bukan dengan isu kelompok tertentu,” pungkas Rico.

Lembaga Survei Median melakukan survei pandangan publik terhadap unjuk rasa  yang berakhir rusuh Agustus-September 2025 lalu berlangsung di sejumlah kota di Indonesia.

"Mayoritas responden yakni 85,8 persen mengetahui aksi demonstrasi itu," ujar Rico Marbun.

 Median (Media Survei Nasional)  sebuah lembaga survei independen di Indonesia yang fokus pada riset opini publik, terutama terkait isu-isu sosial, politik, dan kebijakan nasional.

Lembaga yang terdaftar di KPU RI ini juga merupakan anggota Asosiasi Riset dan Opini Publik Indonesia atau Aropi.

Proses pengambilan data survei dilakukan 8-13 September 2025.

Kuisioner berbasis Google Form disebarkan melalui Media Sosial Meta dengan target pengguna aktif berusia 17-60+ tahun.

Media sosial menjadi sumber informasi utama bagi mayoritas publik.

Tiga platform teratas yang paling banyak digunakan adalah Facebook (72,0 persen), Instagram (67,2%), dan TikTok (61,4%). 

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran publik terhadap isu demonstrasi sebagian besar dipengaruhi oleh informasi yang beredar di platformplatform digital tersebut.

Meskipun demikian, media tradisional seperti televisi juga turut berperan dengan persentase 58,5%.

Sumber-sumber lain seperti YouTube (44,9%) dan portal berita online (35,0%) juga menjadi saluran informasi yang signifikan, sementara sumber-sumber informasi seperti radio (8,1%) dan koran/majalah (6,5%).

Demo Agustus 2025

Jumlah Aksi: Tercatat 228 demonstrasi di seluruh Indonesia.

Wilayah Terdampak: Demo berlangsung di 173 kota, termasuk Jakarta, Makassar, Surabaya, Bandung, Medan, dan Yogyakarta.

Isu yang Diperjuangkan:

Kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI

Tuntutan reformasi aparat kepolisian

Protes atas tewasnya driver ojol Affan Kurniawan yang tergilas mobil taktis Brimob

Penolakan sistem outsourcing dan tuntutan kenaikan upah buruh

Transparansi dan keadilan hukum

Korban Jiwa dan Kerusakan

10 orang tewas, ratusan luka-luka, dan ribuan ditahan

Gedung DPRD, kantor polisi, halte Transjakarta, dan fasilitas umum dibakar di berbagai kota

Demo Bereskalasi Jadi Amok:

Sekitar 22?mo berubah menjadi amok, yaitu kerusuhan spontan yang brutal dan sulit dikendalikan

Beberapa rumah pejabat negara seperti anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut diserang

Komnas HAM membentuk tim pencari fakta bersama 5 lembaga HAM lainnya Kapolri mengakui kemungkinan kesalahan dalam penangkapan dan menjanjikan evaluasi. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu (10/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM mendorong kepolisian agar tidak sembarangan melakukan penangkapan yang berkaitan dengan demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian haruslah terlebih dahulu memenuhi unsur hukum.

"Mereka yang ditangkap dan ditahan ini tidak asal tangkap gitu ya. Tetapi benar karena memenuhi unsur, karena pada saat itu kan ribuan yang diamankan," ujar Anis kepada Kompas.com, Rabu (10/9/2025).

Komnas HAM yang bertemu Kapolri Sigit juga menyoroti sulitnya akses bantuan hukum untuk para tahanan yang ditangkap.

 "Concern kami yang masih ditahan ini memastikan akses bantuan hukum karena itu aduan yang banyak masuk ke Komnas HAM," tutur Anis.

Kendati demikian, ia mengungkap bahwa Kapolri Sigit mengakyi adanya kemungkinan kesalahan dalam penangkapan yang berkaitan dengan demo akhir Agustus 2025.

"Kapolri juga menyatakan mungkin ada di antara itu yang kami melakukan kesalahan. Tetapi kemudian kami lakukan pemilahan sehingga sebagian besar juga sudah dibebaskan," ujar Anis.

 Diketahui, sebanyak 5.444 orang sempat ditahan kepolisian berkaitan dengan demo dan kericuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025.

Sebanyak 4.800 di antaranya sudah dipulangkan.

"Jadi tinggal 583 yang saat ini yang dalam proses,” kata Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Jakarta, Senin (8/9/2025).

Penahanan dilakukan di kota-kota yang menggelar demo, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan beberapa wilayah lainnya.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menghimpun keterangan dari 583 orang itu untuk mengetahui dalang kerusuhan Agustus 2025.

"Juga dari Bareskrim Polri menghimpun semua 583 tersangka tersebut dan melakukan kajian dan analisisnya secara mendalam siapa yang menjadi aktor intelektualnya, siapa yang menjadi penyandang dananya, dan siapa yang menjadi operator lapangannya” kata Dedi.

Usul Pembentukan TIm Pencari Fakta

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendesak kepolisian untuk fokus dalam mencari dalang kerusuhan yang menyusupi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Sebab, dalang atau perusuh itulah yang sebenarnya melakukan pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas umum (fasum) di sekitar aksi demonstrasi.

"Harusnya kan yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian, misalnya ya adalah orang-orang yang benar-benar menyulut kerusuhan, membakar fasilitas umum," ujar Usman dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (3/9/2025).

 Untuk itu, ia mendorong Polri membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

Polri dapat menggandeng tokoh masyarakat, lembaga independen, dan pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum. 

"Sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Saya kira ada yang memang organik, ada yang tidak," ujar Usman.