Kemnaker dan Kemendikdasmen Sepakati MoU untuk Sinkronisasi Pendidikan dan Ketenagakerjaan

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai sinergi program pembangunan di bidang ketenagakerjaan dengan pendidikan dasar dan menengah. Penandatanganan tersebut dilaksanakan di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada Senin (24/3/2025).

Kerja sama ini menjadi langkah awal dalam upaya menyelaraskan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri, khususnya melalui skema school to work transition. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja agar lulusan SMA dan SMK lebih siap menghadapi tantangan industri.

“Inisiatif ini bertujuan untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja agar lulusan SMA dan SMK lebih siap menghadapi tantangan di industri,” ujar Menaker Yassierli.

Menurut Menaker, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah memastikan lulusan pendidikan benar-benar siap kerja. Salah satu fokus utama Kemnaker adalah merancang program school to work transition yang relevan dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang IT dan digitalisasi, guna memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan masa depan.

“Ini sejalan dengan tuntutan kita dalam memenuhi kompetensi-kompetensi untuk future jobs. Kita berharap potret pengangguran lulusan SMA dan SMK ke depannya semakin menurun, dan kita memiliki solusi dengan adanya penyelarasan dari institusi pendidikan lanjut kepada dunia vokasi,” ucapnya.

Baca juga: Ringankan Beban Pekerja Terdampak, Kemnaker Percepat Klaim JHT dan JKP bagi Eks Pekerja Sritex Group

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa nota kesepahaman (MoU) dengan Kemnaker bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui kolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang dikelola oleh Kemnaker.

 “Kami ingin memastikan bahwa lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan mendapatkan pelatihan di BPVP, para siswa akan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dengan keterampilan yang lebih mumpuni,” ujar Abdul Mu'ti.

Abdul Mu’ti berharap bahwa melalui MoU ini, siswa SMA dan SMK dapat memperoleh pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Selain mengasah keterampilan sesuai dengan bidang yang mereka pelajari, para siswa juga akan menerima sertifikat berdasarkan program pelatihan yang mereka ikuti di BPVP Kemnaker.

“Sertifikasi ini diharapkan dapat menjadi modal bagi mereka untuk bersaing di dunia kerja maupun menjadi wirausaha mandiri,” ungkapnya. (*)

Baca juga: Sinergi untuk Negeri, Kemnaker dan Mitra Strategis Tandatangani 29 Naskah Kerja Sama