Lestari Moerdijat: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Demi Keberlanjutan Pembangunan
Rerie, sapaan akrab Lestari mengungkapkan, dunia saat ini diwarnai sejumlah ketegangan geopolitik yang berpotensi mempengaruhi kerja sama dagang
Pemerintah, tegas Titis, harus mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan sebaik-baiknya, demi mewujudkan kemakmuran masyarakat.
Menurut Titis, dorongan transfer dana ke daerah yang semakin besar, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan di daerah harus segera diantisipasi dengan penerapan reward dan punishment yang jelas.
Selain itu, tegas dia, upaya untuk menjadikan produk-produk lokal menjadi bagian dari rantai pasok global harus segera direalisasikan dengan peta jalan yang jelas.
Sementara itu wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat masa transisi pemerintahan harus dimaknai sebagai 100 hari awal pemerintahan Prabowo.
Pada tahap itu, tentu merupakan fase menumbuhkan kepercayaan publik melalui pembuktian janji-janji pada masa kampanye, terutama terkait program makan gratis.
"Bila makan gratis tidak dapat direalisasikan pada 100 hari pertama tentu pemerintah akan kesulitan untuk mendapat kepercayaan masyarakat," ujar Saur.
Ke depan, jelas Saur, yang terpenting adalah mengatasi angka pengangguran dengan terus bertambahnya angkatan kerja. Salah satu jawabannya, tegas dia, adalah menghentikan deindustrialisasi.
Jadi, tambah Saur, pengembangan manufaktur harus menjadi prioritas, karena korporasilah yang bisa menciptakan lapangan kerja. "Ini harus menjadi perhatian pemerintahan baru," tegasnya.
Selain itu, jelas dia, penurunan suku bunga kredit dan penurunan pajak harus direalisasikan.
Saur menyarankan, agar pemerintahan baru fokus pada upaya menghentikan deindustrialisasi. Upaya ini, tegas Saur, harus menjadi keputusan politik ekonomi yang terpenting.
Badan Pengkajian MPR RI Soroti Tantangan Demokrasi di Era Digital |
![]() |
---|
Eddy Soeparno: Tangani Banjir dan Krisis Iklim Butuh Kolaborasi, Bukan Polemik |
![]() |
---|
Lestari Moerdijat Tekankan Urgensi Kepercayaan Publik dalam Penanganan Kasus Kekerasan |
![]() |
---|
Taufik Basari: TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 Masih Kontekstual untuk Demokrasi dan Berantas KKN |
![]() |
---|
Bupati Bogor Ikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.