Aksi Protes Gen Z di Nepal Jadi Alarm Keras untuk Demokrasi, Jangan Abaikan Suara Publik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelombang aksi protes publik di Nepal disebut memberikan pelajaran berharga, terutama dalam menyadarkan pemerintah di seluruh Asia Selatan.

Ketika kepemimpinan politik menutup telinga terhadap suara warganya, fondasi kepercayaan publik mulai terkikis.

Dikutip dari Pakistan Observer, Kamis (2/10/2025), Assadullah Channa seorang pendidik yang tinggal di Sindh menjelaskan, gelombang protes ini bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan, melainkan aksi kolektif terhadap sistem yang dianggap acuh tak acuh, tidak transparan, dan tidak responsif. 

"Konsekuensinya cepat dan nyata: jurang pemisah yang semakin lebar antara negara dan rakyatnya. Termasuk, krisis legitimasi yang mengguncang pilar-pilar pemerintahan," kata Channa.

Menurutnya, di Nepal, rasa frustrasi yang meluas atas stagnasi politik, korupsi yang mengakar, dan janji-janji yang berulang kali tidak terpenuhi. Hal itu telah memicu gelombang respons sipil yang kuat. 

Aksi Protes Gen Z

Generasi Z di Nepal telah merespons sistem politik negara yang stagnan dan egois. Yakni, dengan campuran rasa frustrasi, kreativitas, dan aktivisme yang berani. 

Generasi Z di sana, dibesarkan di era digital dan terpapar gerakan global untuk keadilan dan akuntabilitas, generasi ini jauh lebih enggan menoleransi status quo.

"Mereka tumbuh besar menyaksikan para pemimpin politik mendaur ulang janji-janji tanpa memberikan reformasi yang berarti, dan kesabaran mereka telah menipis," katanya.

Alih-alih mundur dalam sikap apatis, Generasi Z Nepal telah turun ke jalan dan media sosial dengan tekad yang kuat. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter telah menjadi alat untuk keterlibatan sipil, di mana meme, video, dan tagar memperkuat perbedaan pendapat mereka dan memobilisasi rekan-rekan. 

Dengan mendefinisikan ulang arti keterlibatan politik, aktivisme mereka bersifat visioner. Generasi Z di Nepal mendorong perubahan sistemik, menuntut transparansi, representasi pemuda, dan pembangunan inklusif. 

Mereka menantang hierarki tradisional dan mempertanyakan mengapa masa depan mereka harus ditentukan oleh para pemimpin yang tampaknya lebih berinvestasi dalam permainan kekuasaan daripada pelayanan publik. Pelajaran dari Nepal jelas: pemerintahan yang mengecualikan publik melahirkan ketidakpercayaan. 

Ketika warga negara menganggap aspirasi mereka sekunder dari manuver politik atau kepentingan elit, mereka melepaskan diri. Lebih buruk lagi, mereka melawan. Kepercayaan, setelah rusak, sulit dipulihkan. Hal ini membutuhkan lebih dari sekadar penyesuaian kebijakan, tetapi menuntut perubahan mendasar dalam cara kekuasaan dijalankan dan dibagikan. 

Hal ini dikaitkan dengan posisi Pakistan, yang berada di momen kegelisahan publik. Gelisah yang terpendam itu dinilai tumbuh di antara sebagian besar penduduk.

Banyak warga negara telah menyatakan kekhawatiran tentang aspirasi yang belum terpenuhi dan laju perkembangan demokrasi secara keseluruhan. Kepercayaan terhadap proses pemilu dan lembaga-lembaga kunci telah menjadi subjek wacana publik yang semakin meningkat. 

Peran informasi—baik yang akurat maupun yang tidak—telah semakin membentuk bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem demokrasi. Dalam situasi ini, beberapa orang mulai mempertanyakan efektivitas partisipasi.

Pengamatan yang dibagikan oleh Commonwealth Observer Group (COG) tentang pemilu federal 2024 telah secara halus menyoroti sentimen-sentimen yang sebelumnya disuarakan secara lebih lirih.

Lanskap politik negara ini telah lama dirusak oleh siklus ketidakstabilan, narasi yang digerakkan oleh elit, dan model pemerintahan yang seringkali mengesampingkan publik dalam proses pengambilan keputusan. Kesombongan negara yang dirasakan, yang terwujud dalam keengganannya untuk terlibat secara bermakna dengan masyarakat sipil, gerakan akar rumput, dan komunitas terpinggirkan, telah menciptakan iklim keterasingan. 

Kaum muda Pakistan, yang merupakan bagian penting dari populasi, sangat frustrasi. Banyak yang menghadapi pengangguran, akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, dan menyusutnya ruang publik. Dalam beberapa tahun terakhir, Pakistan telah menyaksikan lonjakan mobilisasi publik yang mencerminkan tumbuhnya kesadaran di antara warganya dan penolakan untuk tetap diam dalam menghadapi ketidakadilan. 

Pawai Aurat, yang diadakan setiap tahun di kota-kota besar, telah menjadi simbol perlawanan yang kuat terhadap kekerasan berbasis gender, norma-norma patriarki, dan ketidaksetaraan sistemik. Bersamaan dengan itu, protes iklim yang dipimpin oleh kaum muda telah muncul sebagai respons terhadap degradasi lingkungan, kelangkaan air, dan kebijakan iklim pemerintah yang tidak memadai. 

Belajar dari Nepal

Gerakan-gerakan ini digerakkan oleh generasi yang memahami ancaman eksistensial akibat perubahan iklim dan menuntut pembangunan berkelanjutan, transparansi, dan akuntabilitas. Aktivisme mereka tidak terbatas pada slogan, tetapi juga mencakup proposal kebijakan, pelibatan masyarakat, dan advokasi digital.

Selain itu, gerakan-gerakan regional, khususnya di Balochistan, Sindh, dan Khyber Pakhtunkhwa, telah menyerukan otonomi, kendali sumber daya, dan pengakuan identitas etnis dan bahasa. Mobilisasi ini berakar pada puluhan tahun marginalisasi, pengabaian ekonomi, dan eksklusi politik. 

Para pengunjuk rasa menuntut representasi yang adil, diakhirinya penghilangan paksa, dan penghormatan terhadap pemerintahan daerah. Suara-suara ini bukanlah suara pinggiran, melainkan sentral bagi tatanan demokrasi bangsa. Mereka mewakili berbagai lapisan masyarakat yang terlibat, terinformasi, dan bertekad untuk membentuk masa depan Pakistan. 

Namun, respons negara seringkali mengecewakan. Protes damai justru ditanggapi dengan tindakan kepolisian yang keras, penahanan sewenang-wenang, dan kampanye hitam. Tuntutan yang sah dibelokkan melalui penundaan birokrasi atau dilarutkan menjadi gestur simbolis yang tidak berbobot.

Dalam beberapa kasus, para aktivis difitnah, diancam, atau dibungkam melalui intimidasi hukum dan manipulasi media. Pengalaman Nepal menjadi kisah peringatan bagi negara-negara demokrasi lain di kawasan ini, khususnya Pakistan. 

Ketika pemerintah gagal memenuhi harapan warganya, pelanggaran kepercayaan yang diakibatkannya dapat memicu keresahan, polarisasi, dan krisis legitimasi. Pakistan harus bercermin dan meyakinkan diri untuk memilih keterlibatan dan empati, alih-alih menjauh dan menyangkal.

SUMBER