Kerusuhan di Nepal: PM Mundur, Menteri Dikejar Warga, Gedung Parlemen Dibakar

TRIBUNNEWS.COM - Demo besar-besaran di Nepal terus meluas hingga membuat Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mundur dari jabatannya.

Demo yang dilakukan oleh anak muda di Nepal bermula ketika pemerintah memutuskan untuk memblokir akses ke beberapa platform media sosial.

Pada Kamis (4/9/2025) lalu, pemerintah Nepal melarang situs media sosial seperti Facebook dan Instagram setelah situs tidak mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi.

Sebuah pemberitahuan menyebutkan bahwa raksasa media sosial diberi waktu seminggu untuk mendaftar ke pemerintah, mulai 28 Agustus.

Hingga tenggat waktu yang diberikan, tidak ada satu pun platform media sosial yang mengajukannya.

Atas keputusan pemerintah itu, ribuan pengunjuk rasa yang disebut demonstran Gen Z turun ke jalan, Senin (8/9/2025).

Mereka berkumpul untuk memprotes larangan tersebut dan tuduhan yang lebih luas tentang korupsi dan otoritarianisme di pihak pemerintah.

Akibatnya, sebanyak 19 orang tewas dan lebih dari 100 terluka akibat protes tersebut.

Akhirnya, Perdana Menteri Nepal K.P. Sharma Oli terpaksa harus mundur dari jabatannya.

"Mengingat situasi yang tidak menguntungkan di negara ini, saya telah mengundurkan diri efektif hari ini untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dan membantu menyelesaikannya secara politis sesuai dengan konstitusi," tulis Oli dalam suratnya kepada Presiden Ramchandra Paudel pada hari Selasa, dikutip dari Al Jazeera.

Untuk menolak jam malam yang tak terbatas, ribuan pemuda Nepal kembali turun ke jalan di Kathmandu pada hari Selasa, menuntut perubahan dan bentrok dengan polisi anti huru hara.

Baca juga: Istri Mantan Perdana Menteri Nepal Tewas usai Derita Luka Bakar Imbas Rumahnya Dibakar Demonstran

Beberapa pengunjuk rasa bahkan membakar gedung-gedung pemerintah.

"Pemerintah Nepal telah jatuh, kaum muda telah memenangkan protes," kata tokoh protes utama Sudan Gurung, dalam sebuah unggahan di Instagram yang baru saja dipulihkan.

"Masa depan adalah milik kita," lanjutnya.

Presiden Ram Chandra Poudel, kepala negara seremonial, mengimbau para pengunjuk rasa untuk terlibat dalam diskusi guna menemukan resolusi damai dan menghentikan eskalasi lebih lanjut.