Pulang Naik Kereta Lapis Baja, Kim Jong Un Panen Bantuan Ekonomi dari China, Dapat Backingan Rusia

Hal ini sangat kontras dengan empat pertemuan puncak Kim-Xi pada tahun 2018 dan 2019, saat Korea Utara menjanjikan langkah-langkah menuju denuklirisasi dan Beijing menyatakan dukungannya.

Baca juga: Bencana atau Prestise? Prabowo Duduk Sejajar dengan Putin, Xi Jinping, dan Kim Jong Un

"Akan sulit mengharapkan upaya nyata dari Tiongkok untuk denuklirisasi Korea Utara, karena Beijing semakin menjauhi apa yang dianggapnya sebagai tujuan yang tidak realistis," kata Cho Han-bum, peneliti senior di Institut Unifikasi Nasional Korea.

Namun, pemerintah Korea Selatan menekankan bahwa Tiongkok akan mempertahankan posisinya terkait denuklirisasi Semenanjung Korea.

Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan pada hari Jumat bahwa Tiongkok "telah mengonfirmasi dalam beberapa kesempatan, termasuk selama kunjungan utusan presiden baru-baru ini ke Tiongkok, bahwa posisi dasarnya terkait isu-isu Semenanjung Korea tetap tidak berubah."

"Denuklirisasi adalah tujuan bersama komunitas internasional," tambah pejabat tersebut. Namun kantor kepresidenan menolak berkomentar mengenai isu ini.

KTT Kim Jong-un bersama Xi Jinping di Beijing terjadi hanya dua hari setelah pemimpin Korea Utara menerima jaminan keamanan dari Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah pertemuan di Beijing. 

Presiden Rusia Vladimir Putin memuji keberanian pasukan Korea Utara yang dikirim untuk mendukung Rusia dalam perang di Ukraina, sementara Kim berjanji akan terus mendukung Moskow.

"Sekembalinya ke Korea Utara, rezim Kim akan mulai gencar mempromosikan kebijakan luar negerinya, yaitu 'jaminan keamanan dari Rusia, dukungan ekonomi dari Tiongkok', baik di dalam negeri maupun internasional," ujar Yang.

Bagi Seoul, diplomasi Kim yang berprofil tinggi menggarisbawahi tantangan kompleks yang kini dihadapi pemerintahan Lee Jae Myung. Para analis mengatakan Korea Selatan harus berhati-hati dalam menavigasi kerja samanya dengan Washington, sekaligus menjaga komunikasi antar-Korea dengan Tiongkok dan Rusia.

Pemerintahan Lee kemungkinan akan memanfaatkan forum multilateral yang akan datang untuk meningkatkan profil diplomatiknya.

Presiden dijadwalkan menghadiri Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 23 September, di mana ia diperkirakan akan mencari dukungan internasional yang lebih luas terkait isu-isu terkait Korea Utara.

Pemerintah juga berencana memanfaatkan pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada akhir Oktober di Gyeongju, Provinsi Gyeongsang Utara, sebagai platform lain untuk menggalang dukungan internasional bagi perdamaian di Semenanjung Korea.

Sementara itu, para analis mengatakan tidak adanya pertemuan puncak trilateral formal antara Kim, Xi, dan Putin di sela-sela parade militer menggarisbawahi keterbatasan kemitraan mereka.

Setelah berunding dengan Xi pada hari Selasa, Putin kembali ke Rusia, sementara Kim kembali ke Pyongyang pada hari Kamis.

Meskipun menunjukkan solidaritas di depan umum, kepentingan inti ketiga negara tampak agak tidak selaras, sehingga menyulitkan perundingan formal atau pernyataan bersama.