Trump Siap Patroli Bareng Polisi dan Garda Nasional, Tekan 'Kejahatan' di Washington

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan dia akan bergabung dengan polisi dan Garda Nasional untuk berpatroli di jalan-jalan Washington DC pada Kamis (21/8/2025) malam.

Patroli itu adalah bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk menanggulangi apa yang disebutnya sebagai "kejahatan merajalela" di ibu kota negara tersebut.

Trump menerapkan Undang-Undang Home Rule 1973 pada pekan lalu, untuk menyatakan keadaan darurat keselamatan publik, menempatkan Departemen Kepolisian Metropolitan (MPD) di bawah kendali federal dan mengerahkan hingga 800 personel militer untuk mendukung penegakan hukum.

"Saya rasa, saya akan keluar malam ini bersama polisi dan militer, tentu saja," kata Trump kepada pembawa acara radio Todd Starnes pada Kamis.

"Jadi, kami akan bekerja keras. Garda Nasional itu hebat. Mereka telah melakukan pekerjaan yang fantastis," lanjutnya.

Menurut perintah eksekutif Gedung Putih, Washington memiliki tingkat kejahatan kekerasan, pembunuhan, dan perampokan yang lebih tinggi daripada negara bagian AS mana pun, dengan tingkat pembunuhan tahun 2024 sebesar 27,54 per 100.000 penduduk.

"Situasi di Washington kini benar-benar kacau balau," ujar Trump, seraya berjanji akan memastikan jalan-jalan di ibu kota kembali aman, lapor Reuters.

Keputusan Trump untuk mengerahkan Garda Nasional dan mengambil alih kendali kepolisian D.C. muncul setelah ia mengklaim bahwa kota tersebut dilanda "kejahatan merajalela". 

Namun, data resmi MPD menunjukkan tren penurunan kejahatan kekerasan di kota itu.

Tahun 2024, kejahatan kekerasan menurun hingga 35 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai level terendah dalam lebih dari tiga dekade.

Hal ini memunculkan dugaan, klaim Trump sebagian besar bersifat politis, dan Departemen Kehakiman dilaporkan sedang menyelidiki kemungkinan pemalsuan statistik oleh MPD.

Baca juga: Trump Ambil Alih Polisi Washington DC, Klaim demi ‘Pembebasan Ibu Kota’

Penolakan dan Kontroversi

Keputusan tersebut mendapat penolakan keras dari para pemimpin DC – sebuah kota yang mayoritas penduduknya adalah warga Demokrat.

Wali Kota Washington, Muriel Bowser, menyebut tindakan tersebut mengganggu dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Brian Schwalb mengajukan gugatan, dengan alasan Trump telah melampaui wewenangnya sebagai presiden berdasarkan hukum.

Menurut jajak pendapat Washington Post‑Schar School yang dirilis pada Rabu (20/8/2025), hampir 80 persen penduduk kota menentang pengambilalihan federal, dengan banyak yang mengatakan mereka merasa kurang aman karena meningkatnya kehadiran militer dan penegak hukum.