Israel Izinkan Warga Gaza Pindah ke Luar Negeri selama dan setelah Perang

"Mereka (warga Palestina) akan melalui pemeriksaan keamanan sebelum masuk, dan begitu masuk, mereka tidak akan diizinkan keluar," kata Katz dalam sebuah pengarahan untuk jurnalis Israel pada 7 Juli 2025.

Rencana awalnya, Israel akan “memindahkan” 600.000 warga Palestina ke area tersebut – sebagian besar adalah orang-orang yang saat ini mengungsi di wilayah al-Mawasi.

Pasukan Israel akan mengendalikan perimeter lokasi tersebut.

Menurut Katz, pengerjaan kota kemanusiaan itu dapat dimulai selama gencatan senjata.

Selain itu, ia menambahkan bahwa Netanyahu mencari negara-negara yang bersedia menerima warga Gaza.

"Netanyahu memimpin upaya untuk menemukan negara-negara yang bersedia menerima warga Palestina," tambahnya.

AS dan Israel bekerja sama dengan negara-negara lain yang akan memberikan Palestina “masa depan yang lebih baik.”

"Jika orang-orang ingin tinggal, mereka boleh tinggal, tetapi jika mereka ingin pergi, mereka seharusnya bisa pergi," kata Netanyahu, saat bersiap makan malam bersama Trump pada Senin (7/7/2025).

Politisi Israel termasuk menteri keuangan, Bezalel Smotrich, juga merupakan pendukung antusias pemukiman baru Israel di Gaza.

Pada 13 Juli 2025, beberapa tokoh oposisi dalam negeri Israel, termasuk Yair Lapid, mengecam rencana ini — menyebutnya sebagai pemborosan dana publik yang bisa digunakan untuk sektor pendidikan dan kesejahteraan dalam negeri.

Anggota oposisi lainnya, seperti Yair Golan dan Benny Gantz, mengkritik ide tersebut sebagai "delusi mesianik" dan menuduh pemerintah memanfaatkan ketegangan demi kepentingan politik, lapor Anadolu Agency.

Menyusul berbagai rencana kejahatan Israel di Gaza, Netanyahu berencana untuk menduduki Kota Gaza dan kabinet keamanan Israel telah menyetujuinya pada 7 Agustus lalu.

Komite Menteri yang dibentuk oleh KTT Luar Biasa Arab-Islam—mewakili negara seperti Yordania, Bahrain, Mesir, Qatar, Saudi Arabia, Turki, dan lainnya—mengutuk keras rencana pengambilalihan militer Gaza dan kebijakan demografis paksa.

Mereka menyatakan ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan bentuk penyatuan daerah secara ilegal, meminta akses kemanusiaan tanpa hambatan dan menghormati solusi dua-negara.

Israel masih melanjutkan serangannya di Jalur Gaza, berdalih itu sebagai respon "membela diri" atas serangan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dalam Operasi Banjir Al-Aqsa di perbatasan Jalur Gaza dan Israel selatan pada 7 Oktober 2023.