Konflik Palestina Vs Israel
Israel Izinkan Warga Gaza Pindah ke Luar Negeri selama dan setelah Perang
Perdana Menteri Israel Netanyahu mengizinkan warga Gaza untuk pindah ke luar negeri selama dan setelah perang. Sebut perpindahan itu karena konflik.
Saat menanggapi kritik Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Perdana Menteri mengatakan, "Saya telah menjelaskan semua keraguan saya tentang keputusan yang saya buat... Saya mendengarkan pendapat para elit, tetapi pada akhirnya saya yang memutuskan."
"Saya pikir hari ini, jika dipikir-pikir kembali, Anda melihat bahwa setiap keputusan yang saya buat adalah benar, dapat dibenarkan, dan membuahkan hasil. Saya rasa saya juga tidak yakin ada perbedaan pendapat yang nyata di sini," lanjutnya.
Pada 7 Agustus 2025, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana dari Netanyahu untuk menduduki Kota Gaza.
Israel akan mengerahkan militernya untuk mengambil kendal atas Kota Gaza, sambil memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di luar zona tempur, menurut laporan Reuters.
Pada 11 Agustus 2025, Netanyahu membela rencana pendudukan tersebut dalam konferensi pers di Yerusalem.
Rencana tersebut mencakup pengusiran warga sipil dari Kota Gaza dan penempatan wilayah tersebut di bawah kendali Israel, meski nantinya pemerintahan sipil non-Hamas dan non-Otoritas Palestina direncanakan menggantikan peran administratif.
Narasi untuk memindahkan penduduk Gaza pernah disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah kembali menjabat di Gedung Putih.
Pada 26 Januari 2025, Trump mengatakan ia berbicara dengan Raja Yordania dan Presiden Mesir, menyarankan mereka menerima warga Gaza.
Trump menggambarkan Gaza sebagai sebuah "demolition site" dan menginginkan agar warganya dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan nyaman, lapor The Guardian.
Pada 4 Februari 2025, dalam konferensi pers bersama PM Netanyahu, Trump menyatakan keinginannya agar AS mengambil alih Gaza dan memindahkan penduduknya—sekitar dua juta orang—ke negara tetangga seperti Mesir dan Yordania.
Rencana ini digambarkan sebagai upaya untuk menciptakan kawasan yang lebih stabil dan berkembang, bahkan disebut menjadi "Riviera of the Middle East".
Pada 6 Februari 2025, BBC News melaporkan bahwa Trump mengulangi rencananya untuk “mengambil alih” Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya ke wilayah lain, menegaskan niat Washington untuk mengubah situasi demografis di wilayah tersebut.
Pada awal Juli 2025, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah memaparkan rencana untuk memaksa semua warga Palestina di Gaza ke sebuah kamp di reruntuhan Rafah, yang disebut "kota kemanusiaan".
Para ahli hukum dan akademisi digambarkan sebagai cetak biru untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.
Israel Katz mengatakan ia telah memerintahkan militer Israel untuk mempersiapkan pembangunan kamp, yang ia sebut sebagai “kota kemanusiaan”, di atas reruntuhan kota Rafah, lapor surat kabar Haaretz.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.