Israel Beri Ultimatum, Warga Gaza Diperintahkan Angkat Kaki Sebelum 7 Oktober 2025

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan di Jalur Gaza kembali memuncak setelah Pemerintah Israel mengeluarkan ultimatum kepada warga sipil di Kota Gaza untuk mengungsi ke selatan sebelum 7 Oktober 2025.

Peringatan ini menjadi sinyal jelas bahwa Israel akan melancarkan pendudukan militer penuh di wilayah berpenduduk 2,3 juta warga Palestina.

Gaza terbentang sepanjang 41 kilometer dan lebar 10 kilometer serta berbatasan dengan Laut Mediterania, Israel, dan Mesir.

Berdasarkan rencana yang disetujui kabinet keamanan pada Kamis malam (7/8/2025), Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan memerintahkan sekitar satu juta warga untuk meninggalkan rumah mereka.

Warga diminta pindah ke arah selatan Jalur Gaza, ke wilayah yang saat ini dianggap berada di luar zona pertempuran.

Setelah batas waktu 7 Oktober, Israel akan memulai pendudukan militer penuh terhadap Kota Gaza.

Meski keputusan resmi menyebut pendudukan hanya akan difokuskan pada Kota Gaza pada tahap awal, analis militer menilai operasi ini akan meluas ke seluruh wilayah Jalur Gaza yang belum dikuasai Israel.

Serangan besar-besaran ini diklaim sebagai langkah untuk mengalahkan Hamas sepenuhnya sekaligus membebaskan sandera Israel yang masih ditahan, sebagaimana dikutip dari Telegraph.

Sekutu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump itu meyakini bahwa Hamas tidak akan berhenti menyerang Israel jika tidak dilumpuhkan sepenuhnya.

Oleh karenanya pendudukan penuh dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memastikan bahwa Jalur Gaza tidak lagi menjadi basis kekuatan bersenjata yang mengancam keamanan nasional Israel.

Baca juga: Gaza di Ujung Tanduk, Citra Satelit Ungkap Gerak-Gerik Tank Israel Jelang Pencaplokan

Selain itu upaya ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pembebasan sandera, setelah beberapa bulan terakhir mengalami hambatan akibat buntunya negosiasi gencatan senjata antara Israel dengan Hamas.

Israel Siapkan Pihak Ketiga untuk Ambil Alih Gaza

Netanyahu menegaskan setelah menguasai penuh Gaza, ia akan menyiapkan pihak ketiga untuk ambil alih pemerintahan Gaza yang saat ini dikuasai kelompok Hamas.

"Kami tidak ingin menjadi pemerintahan permanen di Gaza. Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan, tapi bukan mengelola wilayah itu," ujar Netanyahu.

Netanyahu tidak memberikan rincian siapa sebenarnya pihak ketiga yang akan mengambil alih pemerintahan Gaza pasca-operasi militer.

Hal ini memicu spekulasi luas di kalangan analis politik dan komunitas internasional.