Israel Beri Ultimatum, Warga Gaza Diperintahkan Angkat Kaki Sebelum 7 Oktober 2025

Beberapa kemungkinan yang beredar mencakup Pemerintah Otoritas Palestina (PA) yang saat ini memerintah di Tepi Barat, meskipun PA memiliki hubungan yang tegang dengan Israel.

Kemudian ada Koalisi internasional atau pengelolaan sementara oleh badan multilateral di bawah pengawasan PBB atau negara Arab.

Serta Badan sipil lokal yang diawasi dari luar oleh negara-negara mitra Israel atau negara-negara kawasan

Namun organisasi kemanusian PBB memperingatkan, skema ini berpotensi menciptakan krisis pengungsi besar-besaran.

Rencana Netanyahu Dikecam

Sejumlah pengamat menilai langkah Netanyahu didorong oleh kepentingan politik untuk mempertahankan koalisinya dengan partai ultra-nasionalis.

Mengingat beberapa waktu lalau Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, secara terbuka mengatakan ingin “menghapus negara Palestina” dan membangun kembali pemukiman Yahudi di Gaza.

Merespons usulan ini, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menggambarkan langkah Israel sebagai “eskalasi berbahaya”.

Di Eropa, Jerman mengambil langkah tegas dengan menghentikan penjualan senjata ke Israel hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Kanselir Friedrich Merz menilai sulit memahami bagaimana operasi ini akan mencapai tujuan sah Israel, yakni melucuti senjata Hamas dan membebaskan sandera.

Kritikan serupa juga datang dari dalam negeri, dimana Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, dengan tegas menentang rencana tersebut karena berisiko tinggi bagi keselamatan sandera dan memperpanjang perang.

Senada dengan yang lainnya, Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menyebut operasi ini sebagai “persis apa yang diinginkan Hamas”.

Sementara kelompok Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang menuduh pemerintah telah meninggalkan nasib orang-orang yang mereka cintai.

Hamas Peringatkan Dampak Fatal

Kelompok Hamas memperingatkan bahwa pendudukan Kota Gaza sama saja dengan “mengorbankan para sandera”.

Sebaliknya, kelompok itu menuduh Israel siap memperluas agresi demi mempertahankan agenda politik dan kepentingan koalisi di pemerintahan.

“Keputusan untuk menduduki Gaza menegaskan bahwa penjahat Benjamin Netanyahu dan pemerintahan Nazi-nya tidak peduli dengan nasib tawanan mereka,” bunyi pernyataan Hamas.

"Mereka memahami bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka," imbuhnya.

Sejak serangan Hamas pada awal konflik, puluhan warga Israel dan warga negara asing telah disandera.

Setidaknya saat ini masih ada 20 dari 50 sandera hidup yang masih ditahan Hamas di lokasi yang dirahasiakan.

(Tribunnews.com / Namira)