India Kena Tarif Trump 25 Persen, PM Narendra Modi Dicerca Oposisi

TRIBUNNEWS.COM - Jelang penerapan tarif timbal balik Amerika Serikat pada Agustus 2025 ini, Presiden AS, Donald Trump memerbarui besaran tarif yang akan diterapkannya pada sejumlah negara.

Teranyar adalah tarif resiprokal 25 persen yang diberikan kepada Trump untuk pemerintah India.

Tarif ini satu persen lebih rendah daripada yang ditetapkan sebelumnya kepada India pada 2 April 2024 lalu, yakni 26 persen.

Dikutip dari The Star, Trump menyatakan bahwa tarif atas impor barang dari India akan mulai berlaku, pada Jumat ini (1/8/2025).

Tak hanya kena tarif 25 persen, Trump juga akan memberikan denda kepada India dengan nominal yang belum ditentukan.

Adapun denda ini diberikan terkait transaksi antara India dengan Rusia dan keterlibatan dalam kelompok negara BRICS.

Sebagai tanggapan, pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan sedang mempelajari implikasi pernyataan Trump dan berkomitmen untuk mendapatkan kesepakatan dagang yang adil.

Menanggapi kebijakan tersebut, partai-partai oposisi pemerintah India pun mengecam kinerja kabinet Perdana Menteri Narendra Modi.

Mereka menyebut tarif dan denda yang diberikan Trump tersebut menunjukkan kegagalan diplomasi bagi New Delhi.

Tarif 25 persen dan tambahan denda dari Trump tersebut dinilai oposisi akan menarget India lebih keras dibanding mitra dagang utama lainnya.

"Perkembangan ini mencerminkan keruntuhan kebijakan luar negeri yang lebih luas di bawah pemerintahan Modi," ujar seorang anggota legislatif dari Partai Kongres Nasional India (INC), partai oposisi utama seperti yang dikutip dari The Star.

Baca juga: 3 Negara OTW Akui Palestina Sisakan AS sebagai DK PBB, Sudah Muak Agresi Militer Israel

INC juga telah meminta pembahasan masalah tersebut di majelis rendah 

Adapun pembahasan di majelis rendah tersebut akan berfokus pada topik "kegagalan ekonomi dan diplomasi pemerintah dalam mencegah penerapan tarif AS sebesar 25 persen ditambah denda pada ekspor India," ungkap anggota INC tersebut.

Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, juga dijadwalkan akan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada majelis rendah pada Kamis sore ini (31/7/2025).

Para ekonom memperingatkan bahwa tarif yang tinggi dapat merusak ambisi manufaktur India serta mengurangi pertumbuhan ekonomi hingga 40 basis poin dalam tahun fiskal hingga Maret 2026.