Harvard Bergejolak: Mahasiswa Gelar Demo, Protes Pemerintahan Trump yang Cabut Kontrak Federal Trump

TRIBUNNEW.COM – Ratusan mahasiswa Harvard University menggelar aksi demo besar-besaran sebagai protes atas kebijakan kontroversial yang diterapkan pemerintahan Donald Trump.

Adapun aksi demo ini berlangsung bertepatan dengan resepsi wisuda di halaman Harvard Square, Cambridge, Massachusetts, yang dihadiri ribuan lulusan dan keluarga mereka.

Dengan mengenakan toga akademik, para demonstran tampak membawa plakat bertuliskan pesan-pesan kritis terhadap Presiden Trump.

Sementara, sebagian pengunjuk rasa yang berkumpul di sekitar Harvard Square membentangkan poster bertuliskan "Trump = pengkhianat".

Tak hanya itu mereka juga turut meneriakkan slogan seperti "Siapa yang berhak belajar hari ini, biarkan mereka tetap tinggal," sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump yang mencabut kontrak federal universitas tersebut, senilai 100 juta dolar AS.

Demonstran menuding Trump sengaja menekan institusi pendidikan tinggi yang dianggap tidak sejalan dengan agenda nasionalis konservatif.

Seorang mahasiswa kedokteran asal Inggris yang lulus minggu ini, yang menyebut namanya hanya Jack, mengatakan kebijakan yang ditempuh Trump akan membuat universitas-universitas AS kurang menarik bagi mahasiswa internasional.

"Awan mungkin berlalu, tetapi kerusakan pasti terjadi," kata Jack, yang orang tuanya datang dari Inggris untuk menghadiri upacara wisuda tersebut,

"Mahasiswa asing yang ada di sini tidak tahu di mana posisi mereka, mereka yang di luar negeri tidak tahu apakah mereka bisa kembali masuk. Saya tidak tahu apakah saya akan mengejar gelar PhD di sini, enam tahun adalah waktu yang lama", tambahnya.

Gedung Putih Bela Diri

Baca juga: Harvard Gugat Trump: Ancaman Terhadap Mahasiswa Internasional

Menanggapi kritik tersebut, Gedung Putih menyampaikan pembelaannya terhadap kebijakan pemutusan kontrak.

Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan pemerintah lebih memilih mengalihkan dana publik ke lembaga pendidikan vokasi.

"Presiden lebih tertarik memberikan uang pembayar pajak itu untuk sekolah dan program perdagangan serta sekolah negeri tempat mereka mempromosikan nilai-nilai Amerika," ujarnya dalam wawancara dengan Fox News.

"Kita membutuhkan lebih banyak orang seperti itu di negara kita, dan lebih sedikit lulusan LGBTQ dari Universitas Harvard," tambahnya.

Kronologi Perseteruan Trump VS Harvard

Konflik panas ini bermula ketika Pemerintah AS secara mengejutkan membekukan dana federal sebesar 2,2 miliar dollar AS untuk Universitas Harvard pada 14 April kemarin.

Pemerintah AS berdalih pembekuan dana dilakukan karena memandang universitas Harvard gagal mengendalikan antisemitisme lantaran menoleransi aksi pro-Palestina.

Selain itu, pemerintah menilai universitas Harvard tak patuh karena menolak perintah penutupan program dan inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, termasuk dalam perekrutan dan penerimaan mahasiswa.

Namun, Harvard beralasan, penolakan tersebut dilakukan karena mereka untuk menolak menyerahkan kendali universitas terkemuka dunia itu kepada pemerintah.

"Harvard tidak akan tunduk pada tekanan dari pemerintah dan tidak akan menyerahkan haknya untuk mengatur independensi akademiknya," ujar Garber dalam surat kepada civitas akademika, dikutip kantor berita AFP.

Sebagai respons atas penolakan tersebut, Satuan Tugas Gabungan Trump untuk Memerangi Anti-Semitisme mengumumkan pembekuan dana hibah multi-tahun senilai 2,2 miliar dollar AS, serta kontrak pemerintah sebesar 60 juta dollar AS.

Selain itu, pemerintah juga meminta Harvard melakukan audit internal atas pandangan mahasiswa dan staf fakultas, serta meninjau ulang kebijakan disiplin dan proses perekrutan.

"Harvard memperlihatkan pola pikir meresahkan yang sudah menjadi endemik di universitas-universitas bergengsi di negara ini," demikian pernyataan dari satuan tugas tersebut.

Untuk menekan Harvard, pada April lalu, pemerintah Trump mengancam mencabut status bebas pajak dan dana hibah federal Harvard yang meliputi tindakan pembekuan dana riset federal sebesar 2,2 miliar dolar serta tambahan dana hibah sebesar 1 miliar dolar AS.

Bahkan, pemerintah Trump juga turut mengancam pendidikan mahasiswa internasional dan status bebas pajak universitas.

Terbaru, Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional mulai tahun ajaran 2025–2026.

Adapun keputusan ini dibuat karena pemerintahan Trump mencurigai Harvard telah melakukan kegiatan ilegal yang berbahaya yakni menumbuhkan kekerasan, dan antisemitisme.

Imbas keputusan tersebut, lebih dari seperempat mahasiswa Harvard yang sebagian besar merupakan mahasiswa internasional dilanda kecemasan dan kebingungan akibat pengumuman tersebut.

Sebab, kebijakan ini mengharuskan mereka yang belum lulus untuk pindah ke institusi lain atau meninggalkan AS, sementara mahasiswa yang lulus semester ini tidak terpengaruh.

Dilansir dari CNN International, kampus ini setidaknya memiliki sekitar 27 persen pelajar asing atau setara 6.800 mahasiswa internasional dari total mahasiswa.

(Tribunnews.com / Namira)