Harvard Bergejolak: Mahasiswa Gelar Demo, Protes Pemerintahan Trump yang Cabut Kontrak Federal Trump

Selain itu, pemerintah menilai universitas Harvard tak patuh karena menolak perintah penutupan program dan inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, termasuk dalam perekrutan dan penerimaan mahasiswa.

Namun, Harvard beralasan, penolakan tersebut dilakukan karena mereka untuk menolak menyerahkan kendali universitas terkemuka dunia itu kepada pemerintah.

"Harvard tidak akan tunduk pada tekanan dari pemerintah dan tidak akan menyerahkan haknya untuk mengatur independensi akademiknya," ujar Garber dalam surat kepada civitas akademika, dikutip kantor berita AFP.

Sebagai respons atas penolakan tersebut, Satuan Tugas Gabungan Trump untuk Memerangi Anti-Semitisme mengumumkan pembekuan dana hibah multi-tahun senilai 2,2 miliar dollar AS, serta kontrak pemerintah sebesar 60 juta dollar AS.

Selain itu, pemerintah juga meminta Harvard melakukan audit internal atas pandangan mahasiswa dan staf fakultas, serta meninjau ulang kebijakan disiplin dan proses perekrutan.

"Harvard memperlihatkan pola pikir meresahkan yang sudah menjadi endemik di universitas-universitas bergengsi di negara ini," demikian pernyataan dari satuan tugas tersebut.

Untuk menekan Harvard, pada April lalu, pemerintah Trump mengancam mencabut status bebas pajak dan dana hibah federal Harvard yang meliputi tindakan pembekuan dana riset federal sebesar 2,2 miliar dolar serta tambahan dana hibah sebesar 1 miliar dolar AS.

Bahkan, pemerintah Trump juga turut mengancam pendidikan mahasiswa internasional dan status bebas pajak universitas.

Terbaru, Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional mulai tahun ajaran 2025–2026.

Adapun keputusan ini dibuat karena pemerintahan Trump mencurigai Harvard telah melakukan kegiatan ilegal yang berbahaya yakni menumbuhkan kekerasan, dan antisemitisme.

Imbas keputusan tersebut, lebih dari seperempat mahasiswa Harvard yang sebagian besar merupakan mahasiswa internasional dilanda kecemasan dan kebingungan akibat pengumuman tersebut.

Sebab, kebijakan ini mengharuskan mereka yang belum lulus untuk pindah ke institusi lain atau meninggalkan AS, sementara mahasiswa yang lulus semester ini tidak terpengaruh.

Dilansir dari CNN International, kampus ini setidaknya memiliki sekitar 27 persen pelajar asing atau setara 6.800 mahasiswa internasional dari total mahasiswa.

(Tribunnews.com / Namira)