Konflik Rusia Vs Ukraina
Ukraina dan AS Teken Kesepakatan Mineral Langka Usai Negosiasi Penuh Ketegangan
Ukraina dan Amerika Serikat resmi menandatangani perjanjian ekonomi penting yang memberi Washington akses ke mineral langka pada Rabu (30/4/2025).
TRIBUNNEWS.COM - Ukraina dan Amerika Serikat resmi menandatangani perjanjian ekonomi penting yang memberi Washington akses ke mineral langka yang sangat dibutuhkan dunia industri modern.
Penandatanganan dilakukan di Washington, DC, pada Rabu (30/4/2025), setelah berminggu-minggu negosiasi intens yang sempat diwarnai ketegangan hingga menit-menit terakhir.
Perjanjian ini menandai tonggak baru dalam hubungan kedua negara, di tengah konteks dukungan besar Amerika terhadap Ukraina sejak invasi Rusia pada 2022.
Dalam pernyataan resminya, Departemen Keuangan AS menyebut kesepakatan ini sebagai langkah strategis yang akan mempercepat pemulihan ekonomi Ukraina sekaligus memperkuat kemitraan bilateral di bidang ekonomi dan pertahanan.
"Sebagai pengakuan atas dukungan finansial dan material yang signifikan yang telah diberikan oleh rakyat Amerika Serikat untuk pertahanan Ukraina sejak invasi besar-besaran Rusia, kemitraan ekonomi ini memposisikan kedua negara kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi Ukraina," kata Departemen Keuangan AS, dikutip dari Al Jazeera.
Wakil Perdana Menteri Pertama Ukraina, Yulia Svyrydenko, mengonfirmasi bahwa kesepakatan tersebut mencakup pembentukan dana bersama yang akan menarik investasi global ke Ukraina.
"Implementasinya memungkinkan kedua negara untuk memperluas potensi ekonomi mereka melalui kerja sama dan investasi yang setara,” ujarnya lewat akun X.
Selain kontribusi finansial, AS juga berkomitmen menyediakan bantuan tambahan, termasuk kemungkinan pengiriman sistem pertahanan udara baru.
Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal menyambut baik kesepakatan ini.
Dalam wawancara di televisi nasional, ia menyebut perjanjian itu saling menguntungkan, dengan fokus pada investasi dalam pembangunan dan pemulihan pascaperang.
“Ini benar-benar perjanjian internasional yang baik, setara dan saling menguntungkan mengenai investasi bersama dalam pembangunan dan pemulihan Ukraina,” kata Shmyhal.
Ia menekankan bahwa dana tersebut akan dikelola secara bersama antara AS dan Ukraina dengan porsi kepemilikan dan hak suara 50-50.
Baca juga: Ukraina Gunakan Robot Darat untuk Selamatkan Tentara yang Terluka, Memasang Ranjau, dan Serang Rusia
Shmyhal menegaskan bahwa Ukraina akan tetap mempertahankan kendali penuh atas sumber daya mineral, infrastruktur, dan aset strategis lainnya.
“Perjanjian ini tidak akan menimbulkan utang baru bagi Ukraina,” tegasnya, menambahkan bahwa mekanisme kontrak akan menggunakan prinsip 'ambil atau bayar' untuk memastikan pendapatan yang stabil.
Namun, jalan menuju penandatanganan perjanjian ini tidak mulus.
Financial Times melaporkan bahwa sempat ada tekanan dari pihak AS yang menuntut Ukraina untuk menyetujui tiga dokumen sekaligus, termasuk yang berkaitan dengan dana investasi dan dokumen teknis.
Tim negosiasi AS dikabarkan sempat menyampaikan ultimatum kepada Svyrydenko, yang sedang dalam perjalanan ke Washington.
"Tandatangani semua atau pulang ke rumah," katanya, dikutip dari The Guardian.
Situasi memanas ini tak lepas dari sejarah panjang perundingan.
Termasuk pertemuan yang disebut-sebut 'kacau' antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Gedung Putih pada Februari lalu.
Menurut dokumen dalam registri FARA (Foreign Agents Registration Act) AS, Ukraina menyewa firma hukum AS Hogan Lovells untuk membantu dalam penyusunan kesepakatan.
Dalam pernyataan lanjutan di Facebook, Svyrydenko menjelaskan bahwa kendali atas sumber daya tetap berada di tangan Ukraina.
“Negara Ukraina lah yang menentukan di mana dan apa yang akan diekstraksi,” tulisnya.
Tidak akan ada perubahan kepemilikan atas perusahaan milik negara seperti Ukrnafta dan Energoatom, serta pendapatan akan diperoleh dari lisensi baru, bukan proyek yang telah berjalan.
Sebagai insentif tambahan, baik Ukraina maupun AS sepakat bahwa kontribusi dan pendapatan dari dana ini tidak akan dikenakan pajak di kedua negara, guna mendorong efisiensi investasi dan hasil maksimal.
(Tribunnews.com/Farrah)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.