Korut: AS Memperluas Perang, Getol Jualan Senjata dalam Konflik Gaza dan Ukraina

Korut: AS Memperluas Perang, Getol Jualan Senjata dalam Konflik Gaza dan Ukraina

TRIBUNNEWS.COM - Korea Utara (Korut), Minggu (20/4/2025) mengecam keputusan terbaru Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk melonggarkan regulasi ekspor senjata dalam negeri.

Korut mengklaim kalau hal itu merupakan upaya AS untuk "memperluas perang," menurut kantor berita milik pemerintah.

Baca juga: Bersandal Jepit, Ini Rahasia Milisi Houthi Bisa Panen Drone Canggih MQ-9 Reaper AS di Yaman

Sebagai informasi, Pada 9 April 2025 kemarin, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menyerukan peninjauan ulang terhadap peraturan ekspor peralatan militer AS dalam upaya mempermudah penjualan produk pertahanan ke luar negeri.

"Bagi Amerika Serikat, penjualan senjata bukan sekadar ruang menghasilkan uang untuk memenuhi keinginan moneter tetapi juga sarana utama untuk mendukung terwujudnya kebijakan luar negeri yang agresif, yang bertujuan untuk mencari hegemoni," kata Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) dilansir Anews, Minggu.

Pyongyang menunjuk pada perang yang sedang berlangsung di Ukraina dan Jalur Gaza.

Dalam dua konflik tersebut, Korut menuduh AS menyediakan peralatan militer kepada sekutunya, Ukraina dan Israel sejak dimulainya konflik tersebut.

Menurut kantor berita tersebut, penjualan senjata AS telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan mayoritas senjata yang diekspor berakhir di tangan "para maniak perang" di Eropa dan Timur Tengah.

"Tindakan AS untuk melonggarkan regulasi ekspor senjata justru berarti memperluas perang," katanya.

KCNA menuduh Washington mengobarkan dan memperpanjang konflik dengan kedok mempromosikan dialog dan negosiasi, dan mengatakan bahwa dampaknya menjadi jelas ketika senjata mematikan Amerika diserahkan kepada pasukan "proksi" yang terlibat dalam perang.

Pasok Amunisi Artileri ke Rusia

Di sisi lain, media-media Barat melaporkan kalau Korut merupakan eksportir senjata dominan ke Rusia.

Unit artileri Rusia bahkan hampir sepenuhnya mengandalkan amunisi yang dipasok oleh Korea Utara untuk mempertahankan pemboman mereka di sepanjang front Ukraina.

Hal itu diungkap laporan, Reuters mengutip dokumen militer Rusia dan penelitian sumber terbuka (open source).

Baca juga: Kota Dnipro Diguyur Serangan Skala Besar Drone Rusia, Kiev Hantam Brigade Rudal Penyerang Sumy

Disebutkan, antara September 2023 dan Maret 2025, empat kapal berbendera Rusia melakukan 64 perjalanan mengangkut hampir 16.000 kontainer dari Korea Utara ke pelabuhan Rusia, menurut data satelit yang dianalisis oleh Open Source Center (OSC) yang berbasis di Inggris.

Organisasi tersebut memperkirakan pengiriman tersebut setidaknya mengangkut antara 4 juta dan 6 juta peluru artileri.

Sebagai perbandingan, Rusia diyakini telah memproduksi tidak lebih dari 2,3 juta peluru artileri di dalam negeri pada tahun 2024, menurut pejabat Ukraina dan Barat.

Kremlin membantah adanya transfer senjata dari Korea Utara pada bulan Oktober 2023, dengan mengklaim tidak ada “bukti” atas aktivitas tersebut.

Namun, setidaknya enam laporan unit artileri Rusia yang ditinjau oleh Reuters mendokumentasikan penggunaan antara 50 persen dan 100 persen amunisi Korea Utara di Ukraina pada tahun ini.

Adapun tiga laporan unit lainnya tidak menyebutkan soal amunisi Korea Utara.

Analis pertahanan Konrad Muzyka dari Rochan Consulting yang berbasis di Polandia mengatakan pasokan amunisi dari Korea Utara memungkinkan Rusia untuk mempertahankan laju operasi militernya mulai akhir tahun 2023.

"Tanpa bantuan dari DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea, red), serangan-serangan yang dilakukan tentara Rusia terhadap posisi pertahanan Ukraina akan berkurang setengahnya," kata badan intelijen militer Ukraina GUR kepada Reuters.

“Tanpa dukungan Ketua Kim Jong Un, Presiden Vladimir Putin tidak akan benar-benar mampu meneruskan perangnya di Ukraina,” tambah Hugh Griffiths, mantan koordinator panel PBB yang memantau sanksi Korea Utara.

Raup Keuntungan Senilai Rp 337, Triliun

Atas suplai amunisinya ke Moskow dalam Perang Ukraina ini, militer Korea Utara telah menghasilkan pendapatan bagi Pyongyang lebih dari $20 miliar atau sekitar Rp 337,4 triliun, menurut Institut Analisis Pertahanan Korea Selatan (KIDA), dilansir Newsweek, Rabu (16/4/2025).

Perkiraan KIDA menunjukkan kalau sebagian besar pendapatan Korea Utara itu berasal dari pengiriman amunisi artileri skala besar.

Amunisi Korea Utara kini memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan artileri tentara Rusia di Ukraina , dengan beberapa unit garis depan sepenuhnya bergantung pada peluru.

Antara Agustus 2023 dan Maret 2025, Korea Utara dilaporkan telah mengirim lebih dari 15.800 kontainer amunisi ke Rusia .

Citra satelit mengungkap 64 pelayaran oleh kapal-kapal Rusia, yang berpotensi mengirimkan antara 4,2 juta dan 5,8 juta butir amunisi Korea Utara.

Sebagai balasannya, Pyongyang disebut-sebut telah menerima persenjataan dan teknologi militer canggih dari Rusia, bukan uang tunai.

Laporan tersebut menunjukkan Korea Utara lebih menyukai "bantuan teknis dan dalam bentuk barang" yang meningkatkan industri pertahanannya sendiri dan mendukung tujuan strategis jangka panjangnya.

Korea Utara mengerahkan lebih dari 11.000 tentara untuk mendukung upaya perang Rusia, yang sebagian besar dikirim ke Oblast Kursk Rusia .

Ukraina memperkirakan 5.000-6.000 korban di antara mereka, menyoroti tingginya biaya manusia akibat keterlibatan Pyongyang.

Aliansi militer Rusia-Korut yang semakin dalam menimbulkan kekhawatiran regional yang lebih luas, khususnya bagi negara-negara Barat dan NATO.

KIDA memperingatkan kalau kerja sama yang lebih erat dengan Korea Utara ini dapat menyebabkan Moskow melakukan intervensi di Semenanjung Korea jika terjadi krisis.

"Kerja sama militer Rusia-Korea Utara meningkatkan kemungkinan Rusia campur tangan di semenanjung Korea jika terjadi keadaan darurat," kata laporan itu.

KIDA juga mendesak masyarakat internasional untuk mengadopsi tindakan guna memutuskan aliansi tersebut.

Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan Korea Utara sebagai "mitra," dan menegaskan bahwa perjanjian pertahanan bilateral yang ditandatangani pada tahun 2024 kini berlaku.

Ia juga mengisyaratkan bahwa Pyongyang dapat diikutsertakan dalam negosiasi mendatang untuk mengakhiri perang di Ukraina.

(oln/Anews/tmt/KI/*)