Mossad Dapat PR dari Netanyahu, Cari Negara yang Bisa Tampung Warga Gaza Palestina

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah memerintahkan badan intelijen Mossad untuk mengidentifikasi negara-negara yang bersedia menerima sejumlah besar warga Palestina yang mengungsi dari Jalur Gaza.

Sementara beberapa negara telah menerima sejumlah kecil warga Palestina yang sakit — kebanyakan anak-anak — untuk dirawat.

Namun diberitakan Times of Israel, hingga saat ini belum ada negara yang setuju untuk menampung sejumlah besar warga Gaza, yang tampaknya tidak berminat untuk meninggalkan negara itu secara massal.

Meskipun demikian, Israel berupaya memajukan pengusiran warga Palestina dari Gaza, dengan beberapa pendukung terbesarnya adalah mitra koalisi sayap kanan Netanyahu, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir.

Upaya Israel mendapat dukungan dari Presiden AS Donald Trump, yang bulan lalu mengumumkan rencananya agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza dan merelokasi seluruh populasi dua juta orang.

Sejak itu, ia melunakkan usulan setengah matang itu, dengan mengklarifikasi bahwa tidak ada warga Palestina yang akan diusir secara paksa dan menyangkal bahwa rencana relokasi itu akan dianggap sebagai pembersihan etnis.

Israel juga bersikeras bahwa warga Gaza tidak akan dipaksa pergi, tetapi para pejabat belum menjelaskan bagaimana emigrasi sukarela semacam itu dapat didorong dan apa yang harus terjadi jika tidak berhasil.

Menurut situs berita Axios, AS tidak secara aktif berupaya memajukan rencana Trump, sementara utusan Timur Tengah Steve Witkoff malah berfokus pada pemulihan gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan antara Israel dan Hamas.

Israel telah mencoba mengisi kekosongan tersebut, mengadakan pembicaraan dengan negara-negara Afrika Timur yang dilanda konflik, Somalia dan Sudan Selatan, bersama dengan Indonesia dan negara-negara lain, tentang penerimaan warga Palestina, Axios melaporkan, mengutip dua pejabat Israel dan seorang mantan pejabat AS. Pembicaraan tersebut belum membuahkan hasil.

Laporan sebelumnya telah menyebutkan Suriah , Sudan dan wilayah Somaliland yang memisahkan diri sebagai tujuan potensial untuk merelokasi warga Gaza yang sedang diincar AS dan Israel.

Otoritas Palestina dan dunia Arab telah menolak keras upaya relokasi warga Gaza, dengan alasan bahwa warga Palestina seharusnya diizinkan untuk tetap tinggal di Jalur Gaza dan memindahkan mereka ke tempat lain hanya akan memicu lebih banyak konflik dan ekstremisme di tempat lain.

Baca juga: Blak-blakan Tentara Israel Trauma dan Muak Dipaksa IDF Terapkan Protokol Anti-Nyamuk di Gaza

Israel dan AS berpendapat bahwa Gaza bukanlah tempat yang aman untuk ditinggali setelah hampir satu setengah tahun pemboman Israel yang menargetkan Hamas dan bahwa warga Palestina harus diberi kesempatan untuk pindah ke tempat lain.

Namun penolakan Israel untuk secara terbuka berkomitmen mengizinkan warga Palestina yang meninggalkan wilayahnya untuk kembali telah menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang motifnya.

Trump pertama kali mengungkapkan usulan relokasinya saat Netanyahu mengunjungi Gedung Putih di tengah kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang kini sudah tidak berlaku lagi, yang dimediasi oleh AS, Qatar, dan Mesir.

Kesepakatan tersebut menghentikan perang selama 15 bulan di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok teror Palestina Hamas memimpin lebih dari 5.000 penyerang untuk menyerang Israel selatan, menewaskan 1.200 orang dan menculik 251 orang, sebagian besar warga sipil.