Seperti Takut dengan Negara-Negara Arab, Trump Batal Usir Warga Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Setelah Liga Arab bertemu di Kairo, Mesir pada minggu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kelabakan.

Bagaimana tidak, sekutu utama AS seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar menentang usulan Donald Trump soal pengusiran warga Palestina dari Gaza.

Pertemuan negara-negara Arab di Kairo itu adalah teguran keras terhadap visi Donald Trump untuk "mengambil alih" Gaza dari warga Palestina.

Kini, Donald Trump langsung mencabut rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza.

Dalam pertemuannya dengan pemimpin Irlandia Michael Martin, Rabu (12/3/2025), Donald Trump mengatakan tidak ada warga Palestina yang akan diusir dari Jalur Gaza.

"Tidak ada yang mengusir warga Palestina," kada Trump, dikutip dari Anadolu.

Mengenai tuntutan Israel dan AS untuk menyingkirkan Hamas dari kekuasaan di Gaza, rencana Arab mengadopsi usulan Mesir untuk membentuk komisi teknokrat untuk mengelola Gaza selama periode sementara enam bulan di bawah naungan Otoritas Palestina (PA). 

Mesir telah merundingkan proposal ini pada awal tahun ini dengan beberapa faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah.

Karena Israel menolak kembalinya PA ke Gaza, rencana tersebut mengusulkan periode rehabilitasi dan reformasi yang akan diadopsi oleh PA, termasuk pelatihan pasukannya oleh Mesir dan Yordania, setelah itu PA akan memikul tanggung jawab atas keamanan Gaza.

Masalah pelucutan senjata Hamas - sebuah ide yang ditolak untuk dibahas oleh Hamas, Jihad Islam, dan kelompok perlawanan lainnya - hanya dibahas secara samar-samar dalam komunike akhir.

Dokumen tersebut mengusulkan untuk menempatkan semua senjata di bawah satu otoritas, mungkin Otoritas Palestina, yang secara efektif membatalkan perlawanan, karena PLO dan Otoritas Palestina meninggalkan perjuangan bersenjata berdasarkan Perjanjian Oslo 1993.

Baca juga: Hamas Sambut Baik Pernyataan Trump yang Batal Usir Penduduk Gaza

Pernyataan itu juga menyerukan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza - usulan yang ditolak tegas oleh Hamas dan kelompok perlawanan lainnya.

Juru bicara Hamas dan Jihad Islam menyatakan, pasukan asing mana pun di Gaza akan dianggap sebagai pasukan pendudukan dan diperlakukan seperti itu.

Dikutip dari Middle East Eye, bagi banyak analis, salah satu aspek paling mencolok dari proposal Liga Arab adalah penerbitan rencana rekonstruksi setebal 91 halaman untuk Gaza.

Dokumen tersebut memberikan rincian yang luar biasa tentang bagaimana Gaza akan dibangun kembali dan direhabilitasi, menguraikan rencana tiga tahap selama lima tahun.