Netanyahu : 'Tidak akan Ada Negara Palestina, Tempat Ini Milik Kami'

Netanyahu Mengatakan Tidak akan Ada Negara Palestina, Dorong Proyek E1

TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menandatangani perjanjian kerangka kerja untuk memajukan rencana permukiman E1 yang kontroversial saat kunjungan publik ke permukiman ilegal Ma'ale Adumim di Tepi Barat yang diduduki. 

Langkah ini menandai eskalasi baru dalam strategi perluasan permukiman "Israel" dan memperkuat penentangan Netanyahu yang telah lama ada terhadap negara Palestina.

"Kami akan memenuhi janji kami bahwa tidak akan ada negara Palestina , tempat ini milik kami," tegas Netanyahu dalam acara yang disiarkan langsung oleh kantornya. 

Berdiri di hadapan para pendukungnya, ia menambahkan, "Kami akan melindungi warisan kami, tanah kami, dan keamanan kami... Kami akan menggandakan populasi kota ini."

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich sebelumnya juga menyuarakan sentimen serupa, memuji proyek tersebut sebagai langkah "bersejarah", dan secara terbuka menyatakan bahwa proyek tersebut bertujuan untuk "mengubur gagasan negara Palestina."

Meskipun sebagian besar bersifat simbolis, penandatanganan tersebut membuka jalan bagi pembangunan untuk dilanjutkan, menyusul persetujuan perencanaan akhir yang diberikan bulan lalu oleh Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil.

Baca juga: Sidang Skandal Korupsi Israel Dibuka Lagi, PM Netanyahu Hadiri Undangan dari Pengadilan

Proyek E1, konsekuensi bagi negara Palestina

Rencana permukiman E1 mencakup sekitar 12 kilometer persegi dan terletak di antara bagian timur al-Quds dan permukiman Ma'ale Adumim , yang dihuni oleh sekitar 40.000 warga Israel. Jika dilaksanakan sepenuhnya, proyek ini secara efektif akan memisahkan wilayah utara dan selatan Tepi Barat, sehingga menghambat kesinambungan geografis antara Areeha, Ramallah, dan Beit Lahm.

Organisasi hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa pembangunan tersebut mengancam penggusuran paksa ribuan warga Palestina yang tinggal di 18 komunitas di wilayah E1. 

Para kritikus berpendapat bahwa hal ini merupakan pelanggaran hukum internasional melalui pemindahan penduduk secara paksa, sekaligus menjadikan pembentukan negara Palestina yang layak menjadi mustahil.

Rencana E1 telah memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Para menteri luar negeri dari 31 negara Arab dan Islam mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam proyek tersebut sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional" dan ancaman serius bagi stabilitas regional.