Rusia Sampaikan Daftar Tuntutan ke AS Sebagai Syarat Kesepakatan Akhiri Perang di Ukraina

TRIBUNNEWS.COM - Rusia telah mengajukan daftar tuntutan kepada Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesepakatan dalam mengakhiri perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina.

Tuntutan tersebut bertujuan untuk mengatur ulang hubungan Rusia dengan Washington dan juga mencerminkan persyaratan yang sebelumnya diajukan kepada Ukraina, AS, dan NATO.

Menurut laporan yang disampaikan oleh Reuters pada 13 Maret 2025, yang mengutip dua sumber yang dirahasiakan, pejabat dari kedua negara telah membahas daftar tuntutan ini dalam beberapa kali percakapan, baik secara tatap muka maupun virtual.

Pembicaraan tersebut dilaporkan telah berjalan selama 3 minggu terakhir.

Meskipun demikian, rincian pasti mengenai isi tuntutan tersebut masih belum jelas.

Persyaratan yang Diajukan Rusia

Beberapa persyaratan yang sebelumnya diajukan Rusia mencakup permintaan agar Ukraina secara permanen meninggalkan aspirasi untuk bergabung dengan NATO, dikutip dari Kyiv Independent.

Rusia juga menuntut agar Ukraina melarang penempatan pasukan asing di wilayahnya.

Terakhir, Rusia meminta agar Internasional mengakui klaim Vladimir Putin atas Krimea dan empat provinsi Ukraina, dikutip dari Sky News.

Keempat provinsi tersebut di antaranya, oblast Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, sebagai bagian dari wilayah Rusia.

Ini menyusul permintaan Putin pada bulan Juni 2024.

Baca juga: Usulan Gencatan Senjata di Ukraina Picu Kemarahan Blogger Pro-Perang Rusia, Disebut sebagai Jebakan

Di mana Putin meminta Ukraina untuk segera menarik pasukannya dari keempat wilayah yang disebutkan di atas sebagai syarat negosiasi.

Namun tampaknya permintaan Putin tidak mendapatkan sambutan baik dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

Pada Selasa (12/3/2025), Zelensky dengan tegas mengatakan pihkanya tidak akan mengizinkan keempat wilayah tersebut diakui sebagai bagian dari Rusia.

Tuntutan ini tidak hanya menyoroti masalah teritorial yang sudah menjadi sengketa sejak Rusia mengkriminalisasi wilayah-wilayah tersebut pada 2014, tetapi juga mencerminkan ketegangan panjang dalam hubungan Rusia dengan negara-negara Barat, khususnya AS dan NATO.

Meski persyaratan yang diajukan Rusia sangat ketat, belum ada kejelasan apakah Rusia bersedia terlibat dalam pembicaraan damai dengan pemerintah Ukraina sebelum semua tuntutan ini dipenuhi.