Lavrov: Rusia Tidak Akan Menerima Gencatan Senjata yang Membahayakan Nyawa

TRIBUNNEWS.COM – Ukraina menyatakan kesiapan untuk menerima usulan Amerika Serikat mengenai gencatan senjata sementara selama 30 hari, yang dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.

Keputusan ini diumumkan oleh Kantor Kepresidenan Volodymyr Zelensky pada 11 Maret, setelah perundingan dengan AS di Arab Saudi.

Mengutip Kyiv Independent, Ukraina hanya bersedia mengambil langkah ini jika Rusia juga mematuhi ketentuan gencatan senjata secara setara.

Hingga saat ini, Rusia belum memberikan respons resmi terhadap usulan tersebut.

Namun, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah menyampaikan pernyataan pertamanya.

Dilansir Sky News, dalam sebuah komentar yang dipublikasikan pada Rabu (12/3/2025) oleh kantor berita Rusia, Lavrov menegaskan bahwa Moskow tidak akan menerima kompromi yang berisiko terhadap keselamatan nyawa.

Ia juga menegaskan kembali posisi yang kerap disuarakan Moskow, yaitu bahwa Rusia tidak akan menerima keberadaan pasukan NATO di Ukraina dalam kondisi apa pun, bahkan jika ada upaya penyelesaian damai permanen.

Sementara itu, juru bicara Lavrov, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Rusia akan menentukan keputusannya sendiri.

"Sikap Federasi Rusia tidak dibentuk oleh kesepakatan eksternal atau tekanan dari pihak lain," ujarnya.

"Keputusan Rusia dibuat di dalam negeri, berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri."

Penolakan Keras dari Rusia

Mengutip Kyiv Post, meski negara-negara Eropa menyambut baik prospek gencatan senjata selama sebulan di Ukraina, kelompok ultranasionalis Rusia dan anggota Duma Negara Rusia menolak gagasan tersebut secara tegas.

Baca juga: Trump Kirim Utusannya ke Rusia, Rayu Putin Agar Sepakati Gencatan Senjata 30 Hari Dengan Ukraina

Menurut The Institute for the Study of War (ISW), para blogger militer Rusia bereaksi negatif terhadap usulan ini.

Mereka berpendapat bahwa Amerika Serikat dan Ukraina hanya akan memanfaatkan jeda perang untuk keuntungan mereka dan akan mengabaikan perdamaian begitu ada kesempatan.

Seorang blogger garis keras bahkan menyebut penerimaan gencatan senjata sebagai tindakan pengkhianatan dan sabotase.

Pengamat lainnya mempertanyakan tujuan menerima usulan ini tanpa terlebih dahulu mencapai tujuan perang Rusia.

Wakil Duma Negara Rusia sekaligus mantan Komandan Angkatan Darat Gabungan ke-58, Letnan Jenderal Viktor Sobolev, menyatakan bahwa Rusia tidak boleh menyetujui gencatan senjata 30 hari.

Menurutnya, dalam rentang waktu tersebut, Ukraina dapat memanfaatkan kesempatan untuk memasok senjata dan memperkuat kembali pasukannya.

Sementara itu, anggota Komite Keamanan Duma Negara Rusia, Mikhail Sheremet, menegaskan sebelum pernyataan resmi dikeluarkan bahwa Rusia menginginkan penyelesaian di Ukraina, tetapi tidak akan membiarkan dirinya tertipu, seperti yang dikutip ISW.

Rincian Proposal Gencatan Senjata 30 Hari

Mengutip POLITICO, dalam unggahannya di X, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjelaskan bahwa rencana gencatan senjata selama 30 hari meliputi penghentian serangan rudal, pesawat nirawak, dan bom, baik di Laut Hitam maupun di sepanjang garis depan.

"Ukraina siap menerima usulan ini. Kami melihatnya sebagai langkah positif dan siap untuk melaksanakannya," tulis Zelensky.

"Sekarang, terserah kepada Amerika Serikat untuk meyakinkan Rusia agar melakukan hal yang sama."

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa ia akan berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai penerimaan rencana gencatan senjata ini.

Tim Trump juga mengonfirmasi bahwa mereka akan membawa proposal gencatan senjata 30 hari tersebut ke Moskow.

"Sekarang bola ada di tangan mereka," ujar Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

Sejauh ini, Rusia tampak puas dengan pendekatan Trump.

Baca juga: Kemajuan Besar Rusia di Kursk, Kembali Rebut 12 Desa dari Pasukan Ukraina Selama Operasi Ofensif

Gencatan senjata ini, menurut laporan yang ada, tidak menetapkan prasyarat khusus bagi Kremlin selain jeda dalam pertempuran.

Berdasarkan garis besar proposal tersebut, jeda pertempuran akan dimanfaatkan untuk langkah-langkah kemanusiaan, termasuk pertukaran tawanan perang, pembebasan warga sipil yang ditahan, serta pemulangan anak-anak Ukraina yang dipindahkan secara paksa.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)