Hamas Siap Lepaskan Kekuasaan jika Ada Konsensus Nasional, Kata Gerakan Tersebut

Hamas Siap Lepaskan Kekuasaan jika Ada Konsensus Nasional, Kata Gerakan Tersebut

TRIBUNNEWS.COM- Hamas mengatakan kemarin bahwa hal itu tidak akan menjadi bagian dari pengaturan administratif apa pun untuk masa depan Jalur Gaza, tetapi dengan syarat hal ini disetujui secara nasional.

Juru bicara gerakan tersebut, Hazem Qassem, menambahkan dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita Anadolu : “Setiap pengaturan untuk masa depan Gaza setelah agresi [Israel] harus didasarkan pada konsensus nasional, dan kami akan memfasilitasinya.”

"Hamas tidak perlu menjadi bagian dari pengaturan administratif di Gaza. Hamas tidak tertarik dengan hal itu dan sama sekali tidak ingin terlibat dalam pengaturan ini," imbuhnya.

Qassem menekankan pentingnya pengaturan administratif ini dibuat “dengan konsensus nasional internal,” dan menambahkan, “Hamas tidak akan membiarkan kekuatan eksternal apa pun ikut campur.”

Juru bicara Hamas mengatakan pengaturan ini harus mengarah pada "peluncuran proses rekonstruksi yang serius dan tulus untuk menyelamatkan rakyat kami di Gaza dari bencana yang telah mereka alami" akibat perang genosida Israel.

“Hamas tidak akan menjadi halangan bagi pengaturan apa pun yang dicapai melalui konsensus nasional yang memulai rekonstruksi di Gaza,” tegasnya, setelah kehancuran besar-besaran yang disebabkan oleh tentara pendudukan Israel.

Februari lalu, Qassem mengatakan bahwa gerakannya menunjukkan fleksibilitas maksimal dalam merumuskan pendekatan politik dan administratif untuk mengelola Jalur Gaza setelah perang genosida.

Ia menambahkan bahwa di antara pendekatan tersebut adalah kesepakatan untuk “membentuk pemerintahan konsensus nasional, serta penerimaan penuh kami terhadap usulan Mesir mengenai komite dukungan masyarakat” untuk mengelola Jalur Gaza.

AS mengatakan mereka berusaha untuk mengusir paksa warga Palestina dari daerah kantong itu dan menciptakan 'Riviera' Timur Tengah, yang berarti warga Palestina tidak akan diizinkan untuk kembali . Israel mendukung rencana itu.

Hamas telah berulang kali menyatakan penolakannya terhadap hal ini, dengan menekankan bahwa Jalur Gaza akan dikelola oleh Palestina. Sementara negara-negara Arab telah menolak upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

Seminggu yang lalu, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengusulkan agar Mesir mengambil alih pemerintahan Jalur Gaza selama 15 tahun dengan imbalan pembatalan utang luar negerinya, tetapi Mesir menolaknya , menurut kantor berita resmi Mesir.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR