Amerika Resmi Tetapkan Houthi sebagai Organisasi Teroris Asing

TRIBUNNEWS.COM - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) kembali menetapkan kelompok Houthi Yaman, yang dikenal sebagai Ansar Allah, sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO), Selasa (4/3/2025).

Ini adalah langkah untuk memenuhi janji yang dibuat Presiden Donald Trump setelah menjabat pada 2017 lalu.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio mengungkapkan, keputusan ini sejalan dengan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Trump sebelumnya.

Rubio menyatakan kelompok Houthi telah terlibat dalam berbagai aktivitas yang mengancam keselamatan warga sipil, personel AS di Timur Tengah, serta mitra-mitra regional AS.

Salah satu ancaman utama adalah serangan yang dilakukan Houthi terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden, yang mengganggu jalur perdagangan global dan kebebasan navigasi.

Serangan terhadap Kapal-kapal Komersial dan Militer AS

Sejak 2023, kelompok Houthi telah melancarkan ratusan serangan menggunakan rudal dan pesawat nirawak terhadap kapal-kapal komersial, termasuk kapal-kapal yang berbendera Israel.

Mereka juga menargetkan angkatan bersenjata AS yang melindungi kebebasan navigasi di wilayah tersebut.

Pada Januari 2024, Houthi mengisyaratkan mereka akan membatasi serangan mereka pada kapal yang berafiliasi dengan Israel, tetapi tetap memperingatkan kemungkinan melanjutkan serangan lebih luas jika diperlukan.

Krisis Kemanusiaan dan Pemberian Bantuan ke Yaman

Pemerintahan Joe Biden sebelumnya sempat mencabut status teroris pada Houthi karena kekhawatiran dampaknya terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Yaman, yang menghadapi krisis kemanusiaan besar.

Baca juga: Drone MQ-9 Reaper ke-15 Ditembak Jatuh Houthi di Hodeidah, Rp 495 Miliar Hangus

Meskipun demikian, dengan meningkatnya serangan Houthi dan situasi yang semakin memburuk, pemerintahan AS di bawah Trump kembali memutuskan untuk menetapkan Houthi sebagai kelompok teroris asing.

Sejak 2014, kelompok Houthi, yang didukung oleh Iran, telah bertempur melawan pemerintah Yaman yang diakui internasional.

Konflik ini telah melibatkan koalisi yang dipimpin Saudi, dengan dukungan AS, yang bertujuan untuk mengembalikan pemerintahan yang sah.

Perang ini telah menewaskan lebih dari 150.000 orang, termasuk warga sipil, dan telah menyebabkan krisis kemanusiaan besar di negara tersebut.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa mereka terpaksa menghentikan operasi kemanusiaannya di wilayah yang dikuasai oleh Houthi karena kelompok tersebut menahan staf PBB.

Beberapa anggota staf PBB, serta orang-orang yang terkait dengan bantuan kemanusiaan, masih dalam penahanan hingga saat ini.

Dengan penetapan ini, AS juga akan memberikan sanksi bagi negara atau entitas yang memberikan dukungan material kepada Houthi.

Departemen Luar Negeri AS juga mengumumkan bahwa mereka akan memberikan hadiah hingga $15 juta bagi informasi yang dapat menghentikan pendanaan untuk kelompok ini.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)