Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan, Lucuti Hamas Secara Total

Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Tak Ada Hamas, Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan

TRIBUNNEWS.COM - Mesir, dalam proposal rekonstruksi Gaza yang bakal dipresentasikan di pertemuan darurat para pemimpin Arab di Kairo, Selasa (4/3/2025), mengusulkan agar pasukan stabilisasi internasional yang terutama terdiri dari negara-negara Arab yang akan mengambil peran dalam menyediakan keamanan di Jalur Gaza, Reuters melaporkan.

Menurut Reuters, rencana tersebut tidak merinci apakah visi Mesir untuk Gaza tersebut akan dilaksanakan sebelum atau setelah perjanjian perdamaian permanen untuk mengakhiri perang yang telah berkecamuk di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Baca juga: Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa

Berdasarkan rencana Mesir, keberadaan Hamas akan digantikan "misi bantuan tata kelola" untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Badan "misi bantuan tata kelola" ini akan bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan memulai rekonstruksi wilayah kantong yang dilanda perang tersebut.

Mesir menjelaskan, proposolnya mensyaratkan tidak adanya unsur Hamas dalam pengelolaan Gaza karena jika gerakan tersebut masih mengendalikan Gaza, maka tidak ada pendanaan internasional, termasuk dari negara-negara Arab, yang mau memberi modal rekonstruksi Gaza.  

Artinya, rencana Mesir ini meminta agar Hamas dilucuti secara total, baik secara politik dalam pemerintahan di Gaza, maupun secara militer yang menjadi basis sokongan gerakan tersebut di sana.

Baca juga: Respons Mesir yang Diminta Israel Kelola Gaza Selama 15 Tahun dengan Imbalan Keringanan Utang

Sejumlah analis menyebut, rencana Mesir ini dalam beberapa titik soal Hamas, sejalan dengan kehendak Israel yang tidak menginginkan keberadaan Hamas lagi dalam sektor apa pun di Gaza.

"Pendahuluan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir menyatakan bahwa tidak akan ada pendanaan internasional yang signifikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik di Jalur tersebut," tulis laporan Reuters.

Rencana tersebut tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang akan menjalankan "misi pemerintahan," tetapi menyatakan kalau misi tersebut akan memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu wilayah tersebut pulih secepat mungkin.

Rencana Mesir tersebut dengan tegas menolak usulan Amerika Serikat (AS) lewat Presiden Donald Trump yang menyerukan pemindahan massal warga Palestina dari Gaza.

Sebagai informasi, usulan Trump ini dianggap sebagai ancaman keamanan oleh negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania.

Proposal tersebut mengusulkan pasukan stabilisasi internasional yang terutama terdiri dari negara-negara Arab yang mengambil peran dalam menyediakan keamanan, dengan pasukan polisi lokal baru yang akhirnya dibentuk.

"Draf tersebut tidak membahas masalah tindakan apa yang dapat diambil jika Hamas menolak untuk melucuti senjata atau mundur dari politik," kata laporan tersebut.

Menurut rencana, sebuah komite pengarah akan bertanggung jawab untuk “mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi” badan keamanan dan administratif.