Hamas Menolak Perpanjangan Gencatan Senjata Israel

TRIBUNNEWS.COM - Israel telah menyetujui usulan utusan Presiden AS, Steve Witkoff, untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza selama bulan Ramadhan dan Paskah.

Pengumuman ini disampaikan oleh kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, setelah tahap pertama gencatan senjata berakhir.

Gencatan Senjata dan Syaratnya

Dalam pernyataan resmi, Netanyahu menjelaskan bahwa Witkoff mengusulkan agar setengah dari sandera yang ditahan di Gaza, baik yang hidup maupun yang telah meninggal, dibebaskan.

Sandera yang tersisa akan dibebaskan setelah kesepakatan gencatan senjata permanen tercapai.

Witkoff juga menyadari bahwa lebih banyak waktu diperlukan untuk negosiasi gencatan senjata yang lebih permanen.

Namun, Hamas menolak perpanjangan gencatan senjata yang ditawarkan oleh Israel.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima perpanjangan dalam format yang diinginkan oleh Israel. "Memperpanjang fase pertama kesepakatan dalam format yang diinginkan Israel tidak dapat diterima," ujar Qassem dalam wawancara dengan televisi Al Araby.

Penolakan dan Tuntutan Hamas

Hamas menuntut agar Israel melanjutkan dengan perjanjian tahap kedua yang telah disepakati sebelumnya.

Di sisi lain, Israel menginginkan penyerahan sejumlah sandera dan jenazah setiap minggu sebagai syarat perpanjangan.

Qassem menuduh Israel ingin kembali berperang setelah 42 hari jika negosiasi gagal.

Situasi di Gaza

Gencatan senjata saat ini akan berakhir bersamaan dengan dimulainya bulan suci Ramadhan.

Selama periode gencatan senjata ini, PBB berhasil mengirimkan bantuan pokok, meskipun banyak warga Gaza masih menghadapi kekurangan makanan dan pasokan medis.

Perkembangan Terbaru

1. Peringatan Israel kepada Hamas: Israel memperingatkan Hamas tentang kemungkinan kembalinya perang jika rencana yang didukung AS tidak disetujui.

2. Analisis Rencana Gencatan Senjata: Para analis menilai bahwa rencana gencatan senjata yang didukung AS lebih menguntungkan bagi Israel, meminta pembebasan lebih banyak tawanan tanpa komitmen untuk mengakhiri perang secara permanen.

3. Bantuan Militer AS untuk Israel: Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengumumkan penggunaan kekuasaan darurat untuk mempercepat pengiriman bantuan militer senilai sekitar 4 miliar dollar AS ke Israel.