IDF Caplok Perbatasan, Menteri Luar Negeri Israel Ejek Pemerintah Baru Suriah 'Teroris dari Idlib'

IDF Caplok Perbatasan, Menteri Luar Negeri Israel Ejek Pemerintah Baru Suriah 'Teroris dari Idlib'

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Pendudukan Israel Gideon Sa'ar mengejek pemerintahan baru di Suriah dengan menyebut mereka terdiri dari "kelompok teroris dari Idlib yang merebut Damaskus dengan paksa."

Ia menegaskan kalau Israel tidak akan berkompromi dalam hal keamanan perbatasannya.

Meski mendapat kecaman secara luas, pencaplokan wilayah perbatasan Suriah oleh Pasukan Israel (IDF) dengan dalih 'zona kendali', tetap berlangsung dengan menduduki wilayah perbatasan di sisi Suriah.

Gideon Sa'ar juga menyatakan kalau Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ) beroperasi di wilayah Suriah untuk membuka front melawan Tel Aviv, sebagaimana yang diklaimnya.

Baca juga: Lembaga Top Israel Secara Sombong Akui IDF Gagal dalam Perang: Mau Bangun Gaza Asal Hamas Dilucuti

Ia menambahkan, "Saya mendengar pembicaraan tentang pengalihan kekuasaan di Suriah, dan ini adalah masalah yang menggelikan."

Ia melanjutkan, "Kami gembira dengan kepergian Assad, namun kaum Islamis tengah berupaya membalas dendam terhadap kaum Alawi dan mengincar kaum Kurdi," menurut pernyataannya.

Komentar Gideon Sa'ar ini terkait keberadaan Pasukan Israel yang tetap menduduki sejumlah wilayah Suriah di perbatasan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membenarkan kehadiran militer Israel di Suriah selatan sebagai tindakan defensif.

Netanyahu bahkan menyatakan kalau pasukan Israel akan tetap berada di sana tanpa batas waktu.

Israel mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka tidak akan menoleransi kehadiran Hayat Tahrir al-Sham (HTS) atau pasukan apa pun yang terkait dengan pemerintahan baru Suriah di Suriah selatan. 

Pernyataan ini menyusul pengambilalihan Damaskus oleh HTS pada tanggal 8 Desember, yang mengakhiri kekuasaan Bashar al-Assad dan mendorong serangan Israel ke wilayah Suriah dengan dalih keamanan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membenarkan kehadiran militer Israel di Suriah selatan sebagai "tindakan defensif," dengan menyatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di sana tanpa batas waktu. 

Ia menuntut demiliterisasi penuh Quneitra, Daraa, dan Sweida, dengan menyatakan, "Kami tidak akan membiarkan pasukan HTS atau tentara Suriah baru memasuki wilayah selatan Damaskus."

Untuk lebih merasionalisasi pendudukan militer, Netanyahu juga mengutip dugaan ancaman terhadap minoritas Druze di Suriah selatan sebagai alasan intervensi militer, dengan menyatakan, "Kami tidak akan menoleransi ancaman apa pun terhadap sekte Druze di Suriah selatan."