Macron: Aksi Militer Israel Gagal di Gaza, Solusinya Akui Negara Palestina

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prancis Emmanuel Macron menekankan komitmen negaranya, berkoordinasi dengan Arab Saudi, untuk mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik Palestina dan Israel. 

Ia menolak agresi Israel yang berkelanjutan di Jalur Gaza dan rencana permukiman serta perampasan tanah di Tepi Barat.

Dalam wawancara dengan Channel 12 Israel dari Paris, para narasumber berusaha memengaruhi posisi Prancis terkait konferensi solusi dua negara yang dijadwalkan minggu depan di New York, dengan dalih keamanan untuk membenarkan kelanjutan perang di Gaza. 

"Saya sama sekali tidak mendukung Anda ketika Anda membangun permukiman atau menggusur penduduk di Gaza. Operasi militer di Kota Gaza adalah kesalahan besar dan pelanggaran hukum internasional, dan tidak akan mencapai tujuannya," kata Macron dalam wawancara itu pada hari Kamis (18/9/2025).

Presiden Prancis menjelaskan bahwa operasi militer Israel yang sedang berlangsung tidak melemahkan kelompok Palestina, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).

"Jumlah pejuang gerakan ini saat ini sama seperti dua tahun lalu, sementara konsekuensi nyatanya adalah ribuan korban sipil, yang telah menghancurkan citra dan kredibilitas internasional Israel," ujarnya.

Macron mengkritik pemungutan suara Knesset (parlemen Israel) baru-baru ini mengenai pemukiman kembali di Tepi Barat, dengan menegaskan hal itu tidak ada hubungannya dengan Hamas dan bertujuan untuk merampas hak sah warga Palestina untuk memiliki negara.

"Realitas yang mendesak menuntut tindakan cepat, terutama dengan meningkatnya ancaman aneksasi Tepi Barat," katanya.

Menurutnya, mengakui negara Palestina dan penerapan solusi dua negara adalah cara terbaik untuk mengisolasi Hamas.

"Mengakui negara Palestina adalah cara terbaik untuk mengisolasi Hamas, dan ini mungkin momen terakhir sebelum solusi dua negara menjadi mustahil," tambahnya.

Ia menekankan langkah ini merupakan dorongan nyata untuk mengakhiri kebingungan antara aspirasi Palestina dan Hamas.

Baca juga: Gaza Dibungkam, Internet dan Telepon Padam Total saat Tank Israel Kepung Kota

"Pengakuan negara Palestina dengan jelas menunjukkan bahwa aspirasi sah rakyat Palestina tidak terkait dengan Hamas atau penderitaan mereka saat ini," jelas Macron.

Macron meluncurkan rencana komprehensif Prancis-Saudi yang mencakup pembentukan pemerintahan Palestina baru, rehabilitasi Otoritas Palestina, dan peluncuran komitmen konkret dari Otoritas Palestina.

Rencana ini juga mencakup pembentukan pasukan internasional yang diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meningkatkan keamanan, sekaligus mempercepat pelatihan pasukan keamanan Palestina di bawah pengawasan ketat Israel.

Mengenai kemungkinan menjatuhkan sanksi kepada Israel, Macron tidak menutup kemungkinan.