Bela Zelensky dari Tuduhan Trump, PM Inggris: Ia Pemimpin Demokratis, Bukan Diktator

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, menyatakan dukungannya terhadap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

Menepis tuduhan Presiden AS, DOnald Trump yang menyebut Zelensky sebagai diktator, Starmer mengatakan bahwa Presiden Ukraina ini adalah pemimpin yang terpilih secara demokratis.

Dalam percakapan telepon pada Rabu (19/2/2025), malam, waktu setempat, Keir menegaskan bahwa keputusan Zelensky untuk menangguhkan pemilu selama perang adalah sangat tepat.

"Sangatlah masuk akal untuk menunda pemilihan umum selama masa perang," jelasnya, dikutip dari BBC.

Downing Street menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kebijakan darurat militer yang diberlakukan di Ukraina sejak invasi Rusia.

Trump sebelumnya mengkritik kepemimpinan Zelensky.

Menurut Trump, Zelensky adalah diktator tanpa pemilu.

"Seorang Diktator tanpa Pemilu, Zelensky sebaiknya bergerak cepat atau dia tidak akan memiliki Negara lagi," tulis Trump, dikutip dari The Guardian.

Ia juga menuduh Zelensky telah melakukan "pekerjaan yang buruk" dalam menangani konflik yang sedang berlangsung. 

Namun tuduhan ini dibantah oleh banyak pihak, salah satunya adalah Keir Starmer.

Starmer justu menekankan perlunya solidaritas internasional dalam menghadapi ancaman Rusia.

Dalam panggilan teleponnya, Sir Keir juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama semua pihak untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Ukraina.

Baca juga: Retaknya Hubungan AS-Ukraina, Trump Sebut Zelensky Diktator Tanpa Pemilu dan Ancam Bantuan

Ia mendukung upaya yang dipimpin oleh Amerika Serikat dalam menciptakan solusi diplomatik yang dapat mencegah agresi Rusia di masa depan.

"Perdana Menteri menegaskan kembali dukungannya terhadap upaya yang dipimpin AS untuk mencapai perdamaian abadi di Ukraina yang menghalangi Rusia dari agresi di masa mendatang," kata juru bicara Downing Street.

Downing Street menambahkan bahwa Inggris tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya.