Kepala BPOM AS Resign dari Jabatan usai Cekcok dengan Trump Gegara Kebijakan Agresif

Kendati pemecatan berpotensi memicu lonjakan angka pengangguran, Trump berdalih pemangkasan pegawai ini akan menghemat biaya departemen.

Mengutip keterangan resminya Trump mencatat bahwa pemangkasan pegawai bisa menghemat anggaran negara hingga lebih dari 98 juta dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun per tahun.

Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi dan mendapat perlawanan dari Partai Demokrat di Kongres.

Mereka menilai bahwa Trump telah bertindak melampaui wewenang legislatif dalam mengelola anggaran federal tanpa persetujuan Kongres.

Di dalam pemerintahan, kebijakan ini juga memicu ketegangan.

Beberapa staf tinggi Trump menyatakan ketidakpuasan atas kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan ini, termasuk Kepala Staf Gedung Putih, Susie Wiles.

Protes juga turut dilontarkan sejumlah pegawai federal yang terkena dampak kebijakan ini.

Salah satunya adalah Nick Gioia, seorang veteran militer yang telah bekerja selama 17 tahun di Departemen Pertahanan sebelum bergabung dengan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) pada Desember lalu. 

Ia menilai bahwa kebijakan ini lebih bersifat politis dibandingkan sebagai upaya nyata dalam meningkatkan efisiensi birokrasi.

"Saya telah banyak berbuat untuk negara saya, dan sebagai seorang veteran yang pernah bertugas, saya merasa dikhianati oleh negara saya sendiri," ujar Gioia.

(Tribunnews.com/Namira)