Eropa Mengutuk Rencana Relokasi Warga Gaza oleh Donald Trump, Sebut Ilegal dan Tak Dapat Diterima

Eropa Mengutuk Rencana Relokasi Gaza yang Diajukan Donald Trump, Sebut Tindakan Ilegal dan Tidak Dapat Diterima

TRIBUNNEWS.COM- Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dengan tegas menolak gagasan Donald Trump mengambilalih Gaza, dan memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mengusir penduduk sipil Gaza hanya akan memperdalam penderitaan dan memicu kerusuhan lebih lanjut.

Para menteri luar negeri Eropa menentang keras usulan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza, dan mengecamnya sebagai tindakan yang melanggar hukum dan tidak dapat diterima. 

Rencana tersebut, yang mengharuskan Yordania dan Mesir menampung warga Palestina yang mengungsi sementara AS mengambil alih kendali atas pembangunan kembali Gaza, telah memicu gelombang kecaman internasional.

Trump, saat berbicara pada hari Selasa, menggambarkan Gaza sebagai " lokasi pembongkaran" dan mengatakan bahwa penduduknya harus pergi. 

Ia juga menyatakan bahwa ia membayangkan AS mengawasi pembangunan kembali wilayah tersebut. 

Para kritikus memandang usulan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional, dengan kekhawatiran bahwa hal itu sama saja dengan pemindahan paksa.

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dengan tegas menolak gagasan tersebut, dan memperingatkan bahwa setiap upaya untuk memindahkan penduduk sipil Gaza hanya akan memperdalam penderitaan dan memicu kerusuhan lebih lanjut. 

"Pengusiran penduduk sipil Palestina dari Gaza tidak hanya tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional. Hal itu juga akan menyebabkan penderitaan baru dan kebencian baru," katanya.

Kementerian Luar Negeri Prancis menyuarakan sentimen ini, dengan menegaskan bahwa tidak ada negara ketiga yang boleh mengambil alih kendali Gaza dan bahwa setiap keputusan tentang masa depannya harus sejalan dengan solusi dua negara. 

Demikian pula, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menolak gagasan pemukiman kembali secara paksa. 

"Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan, yang didukung Spanyol dan yang harus hidup berdampingan dan rukun [dengan Israel], menjamin kemakmuran dan keamanan bagi Negara Israel, yang karenanya kami juga menginginkan normalisasi penuh hubungan dengan negara-negara Arab," katanya di Madrid dalam sebuah konferensi pers.

Reaksi keras internasional dan regional

Di luar Eropa, negara-negara Timur Tengah, termasuk Yordania dan Mesir—keduanya disebutkan dalam usulan Trump—telah menolak mentah-mentah gagasan tersebut. 

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menegaskan kembali bahwa negaranya tidak akan berpartisipasi dalam relokasi paksa warga Palestina, sementara Mesir menolak rencana tersebut karena khawatir akan konsekuensi demografis dan politiknya. 

Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya juga mengecam usulan tersebut, dengan menyatakan bahwa usulan tersebut akan mengganggu stabilitas kawasan.

Para pemimpin Palestina menentang keras pernyataan Trump, menyebutnya sebagai serangan terhadap hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. 

Otoritas Palestina menegaskan bahwa Gaza adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara Palestina di masa depan dan memperingatkan bahwa pemindahan paksa akan menyebabkan ketidakstabilan jangka panjang. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia juga mengkritik rencana tersebut, menggambarkannya sebagai pelanggaran hukum internasional dan memperingatkan potensi dampak kemanusiaannya.

Para ahli telah mengemukakan sejumlah kendala yang membuat usulan Trump sangat tidak realistis. 

Tantangan logistik untuk merelokasi hampir dua juta orang, implikasi hukum dari pelanggaran hukum internasional, dan konsekuensi geopolitik dari pemindahan paksa penduduk Gaza, semuanya menghalangi pelaksanaannya. 

Lebih jauh lagi, usulan tersebut berisiko meningkatkan ketegangan di seluruh wilayah, terutama karena gencatan senjata yang rapuh masih berlaku.

SUMBER: AL MAYADEEN