Donald Trump Tarik AS dari Dewan HAM PBB yang Dicap Anti-Semit karena Kritik Israel

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani dekrit presiden pada Selasa (4/2/2025) malam yang memerintahkan AS untuk menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Donald Trump kemudian menggambarkan Dewan HAM PBB sebagai organisasi anti-Semit.

Dekrit yang ditandatangani Donald Trump di Gedung Putih itu juga menetapkan kelanjutan penghentian sementara pendanaan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), setelah pendanaan ini dihentikan pada Januari 2024 oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

"Resolusi itu juga menyerukan peninjauan ulang partisipasi Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), yang diklaim menunjukkan orientasi anti-Amerika," lapor Al Jazeera.

Penandatanganan dekrit tersebut dilakukan sebelum pertemuan Donald Trump dan sekutunya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025).

Pada masa jabatan pertamanya tahun 2017-2021, Donald Trump menarik keanggotaan negaranya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB setelah anggota parlemen Republik mengkritik pekerjaan dewan tersebut, dengan tuduhan bias terhadap Israel.

Namun, Amerika Serikat kembali berpartisipasi dalam kegiatan Dewan HAM PBB pada bulan Oktober 2021 di bawah pemerintahan Joe Biden, mendapatkan kembali keanggotaannya setelah absen selama 3 tahun.

"Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa, tetapi saat ini potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan," kata Donald Trump setelah menandatangani perintah penarikan diri dari Dewan HAM PBB lagi pada hari Selasa.

"Organisasi tersebut tidak bekerja dengan baik dan tidak melaksanakan tugasnya," lanjutnya.

Dokumen Gedung Putih yang diterbitkan oleh Politico mengklaim, "Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah menunjukkan bias yang konsisten terhadap Israel, dengan secara tidak adil dan tidak proporsional memfokuskan perhatiannya pada Israel dalam keputusan dan tindakannya."

"Pada tahun 2018, tahun ketika Trump menarik diri dari dewan selama masa jabatan pertamanya, organisasi tersebut mengeluarkan lebih banyak resolusi yang mengutuk Israel daripada yang mereka kutuk terhadap Suriah, Iran, dan Korea Utara secara bersamaan," bunyi isi dokumen tersebut.

Baca juga: Reaksi Dunia soal Donald Trump Ingin Ambil Alih Gaza: Palestina, Hamas, Arab Saudi, Australia

AS Hentikan Pendanaan UNRWA

Amerika Serikat merupakan donor terbesar bagi UNRWA, yang menyediakan $300 juta hingga $400 juta setiap tahunnya.

Namun, pemerintahan Biden memangkas pendanaannya pada Januari 2024, setelah Israel menuduh karyawan agensi tersebut berpartisipasi dalam serangan 7 Oktober 2023.

Kemudian, Kongres AS secara resmi menangguhkan kontribusi AS ke UNRWA setidaknya hingga Maret 2025, meskipun PBB membantah tuduhan yang diajukan Israel terhadap badan tersebut dan menegaskan netralitasnya.

Pada tanggal 28 Oktober 2024, Knesset Israel menyetujui dua undang-undang yang mencegah UNRWA melakukan aktivitas apa pun di dalam Israel, serta mencabut hak istimewa dan fasilitas yang diberikan kepadanya, dan mencegah kontak resmi apa pun dengannya.

Pada tanggal 30 Januari, larangan operasi UNRWA di Israel mulai berlaku.

UNRWA menyediakan bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serta pengungsi Palestina di Suriah, Lebanon, dan Yordania.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)