Wacana kampus kelola konsesi tambang - Siapa yang mengusulkan dan bagaimana awal mulanya?

Pembahasan revisi aturan ini "dikebut dalam satu malam".

Apa alasan UNP terima kelola tambang?

Sekretaris Universitas Negeri Padang (UNP), Erianjoni, mengatakan pembahasan soal perguruan tinggi mengelola tambang batu bara sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan mantan menteri ESDM, Arifin Tasrif –yang pada saat itu juga menjabat sebagai Majelis Wali Amanat (MWA) UNP.

Pada waktu itu, kampus terbesar di Sumatra Barat ini menyatakan setuju dan siap untuk mengelola izin pertambangan batu bara.

Sebab UNP, ucapnya, memiliki Prodi Pertambangan. Dia membuat klaim, dosen-dosen UNP juga sudah dan pernah bekerja menjadi konsultan di perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Sumatra.

"Ya kami mendukung karena bagian dari program dan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) kami harus mencari kerja sama dengan sektor luar, termasuk dengan pertambangan," ujar Erianjoni kepada BBC News Indonesia.

"Di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan sebagainya kami sudah jalan [kerjasama dengan perusahaan]. Kemudian dengan dunia perhotelan juga sudah bekerja sama."

Meskipun merasa sudah memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, tapi dia menyebut universitasnya masih perlu mendalami sumber potensial yang menyediakan modal usaha.

UNP, sebutnya, belum membahas secara serius di tingkat pimpinan, terutama terkait tata kelola dan aturan konsesi pertambangan.

"Kalau memang tata kelolanya sudah diatur dalam undang-undang maka akan kami pelajari terlebih dahulu."

Dia juga bilang jika muncul keberatan dari publik maupun mahasiswa atas wacana tersebut maka UNP berjanji akan melakukan kajian lebih mendalam.

Pasalnya isu pertambangan juga terkait dengan lingkungan.

"Dalam setiap adanya program baru atau kegiatan baru, kami selalu komunikasikan dengan mahasiswa. Jika tidak mendapatkan respons yang baik, maka kami akan kaji lagi."

Unsri masih pikir-pikir

Di Palembang, Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Taufiq Marwa, mengatakan pihaknya belum pernah diajak berdiskusi secara langsung oleh pemerintah atau DPR soal pengelolaan tambang yang masuk dalam RUU Minerba.

Kendati diakuinya wacana tersebut telah bergulir sejak beberapa bulan lalu. Tapi kalau perguruan tinggi benar-benar akan mendapatkan konsesi, dia bilang belum bisa memastikan apakah akan menerima atau tidak.