Wacana kampus kelola konsesi tambang - Siapa yang mengusulkan dan bagaimana awal mulanya?

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia mengaku sebagai pihak yang mengusulkan agar universitas diberikan hak mengelola tambang . Mereka telah menyampaikan wacana ini sejak era pemerintahan Jokowi.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Indonesia, Budi Djatmiko, menyebut bahwa usul agar universitas diberikan hak untuk mengelola tambang datang dari lembaganya.

Budi berkata, usulan itu pernah mereka sampaikan kepada Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo.

Budi membuat klaim, APTISI memberikan usulan pertama kepada Jokowi pada tahun 2016.

"Dari Pak Jokowi tidak direspon, lalu saya usulkan kepada Pak Prabowo pada 2018," kata Budi kepada BBC News Indonesia.

Budi juga mengatakan bertemu berkali-kali dengan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran untuk membicarakan usulan tersebut.

"Mungkin ada 15 kali ketemu," klaim Budi.

Usulan universitas mengelola konsesi pertambangan dirumuskan dalam dokumen berjudul "Usulan APTISI: Peta Jalan Pendidikan Bahagia Menuju Indonesia Emas 2045".

Pada dokumen itu, Budi Djatmiko tertulis sebagai penyusun dokumen. Nama lain yang tertera adalah La Ode Masihu Kamaludin, yang ditulis penyunting.

Kamaludin tercatat sebagai anggota dewan pakar pada Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024. Dia sempat menjabat ketua Forum Rektor Indonesia pada 2013 dan pernah berkiprah sebagai anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan.

Kamaludin berkata, dokumen usulan itu mereka terbitkan pada Agustus 2024—sekitar dua bulan sebelum pelantikan Prabowo-Gibran.

Peta jalan yang disusun Budi dan Kamaludin memuat "permasalahan utama pendidikan" yang mereka klaim selama ini "bias perkotaan".

"Pada saat anak desa ke kota ambil jurusan industri, dia enggak akan kembali ke desanya karena desanya enggak ada industri," kata Budi via telepon, Selasa (21/01).

Dokumen usulan itu menyebut "pertambangan merupakan salah satu elemen dalam solusi permasalahan pendidikan".