Minggu, 5 Oktober 2025

Mengapa Trump ingin mencaplok Greenland, pulau terbesar dunia setelah Papua?

Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mengulangi niatnya untuk menguasai Greenland, wilayah Arktik yang dikuasai Denmark.

BBC Indonesia
Mengapa Trump ingin mencaplok Greenland, pulau terbesar dunia setelah Papua? 

"Saya menduga di Greenland yang menjadi sasarannya adalah kekhawatirannya tentang Rusia dan China di Kutub Utara, kekhawatirannya tentang keamanan ekonomi nasional".

Ketika ditanya bagaimana Inggris akan menanggapi jika Amerika Serikat mencoba mengambil Greenland dengan paksa, Lammy berkata "Itu tidak akan terjadi. Tidak ada sekutu NATO yang berperang".

Kepala urusan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas telah menekankan bahwa "kita harus menghormati integritas teritorial dan kedaulatan Greenland".

Apa kata penduduk Greenland?

Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, adalah politisi yang mendorong kemerdekaan Greenland—meskipun ekonomi wilayah tersebut sangat bergantung pada subsidi Denmark.

Baik dia maupun pemimpin Denmark telah menekankan bahwa Greenland "tidak untuk dijual" dan bahwa masa depannya berada di tangan warga Greenland sendiri.

Kuno Fencker, anggota Inatsisartut, parlemen Greenland, mengatakan pada Rabu (08/01) bahwa dia tidak melihat komentar Trump sebagai ancaman.

Fencker, yang mendukung kemerdekaan Greenland, mengatakan kepada BBC bahwa Greenland yang berdaulat dapat memilih untuk bekerja sama dengan AS di bidang pertahanan.

Namun ketika Trump pertama kali mengemukakan gagasan untuk membeli Greenland pada 2019, banyak penduduk setempat mengatakan kepada BBC bahwa mereka menentang usulan tersebut.

"Ini adalah gagasan yang sangat berbahaya," kata Dines Mikaelsen, seorang operator tur yang lahir dan besar di Tasiilaq, Greenland timur.

"Dia memperlakukan kami seperti barang yang bisa dibelinya," kata Aleqa Hammond, perdana menteri wanita pertama Greenland.

"Dia bahkan tidak berbicara dengan Greenland—dia berbicara dengan Denmark tentang pembelian Greenland."

Greenland adalah wilayah otonom, dengan perdana menterinya sendiri, tetapi kebijakan luar negeri diputuskan melalui kerja sama dengan Denmark karena tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark.

Sumber: BBC Indonesia
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved