Memahami Logika Bertindak Otoritas Palestina Perangi Bangsa Sendiri di Operasi Jenin di Tepi Barat

Memahami Logika Bertindak Otoritas Palestina Perangi Bangsa Sendiri dalam Operasi Jenin di Tepi Barat

TRIBUNNEWS.COM -  Larangan Otoritas Palestina (PA) terhadap kerja media, Al Jazeera merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membungkam kritik terhadap operasi keamanannya di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, menurut para aktivis dan analis.

Larangan itu berlaku hampir sebulan setelah PA melancarkan tindakan keras terhadap koalisi kelompok bersenjata Palestina yang menamakan diri Brigade Jenin.

Baca juga: Eskalasi Berbahaya, Senjata Pasukan Otoritas Palestina Direbut Batalyon 313 Brigade Jenin

Kelompok-kelompok tersebut berafiliasi dengan faksi-faksi Palestina seperti Hamas, Jihad Islam Palestina (PIJ) dan bahkan Fatah, partai yang mengendalikan PA.

Sejak awal Desember, PA telah mengepung kamp Jenin dan memutus aliran air dan listrik bagi sebagian besar penduduk dalam upaya nyata untuk memulihkan “hukum dan ketertiban” di seluruh Tepi Barat.

Namun, taktik tanpa pandang bulu di Jenin itu juga bersamaan dengan serangan yang lebih luas terhadap kebebasan berbicara, kata aktivis dan kelompok hak asasi manusia kepada Al Jazeera.

Baca juga: Perang Saudara Antar-Palestina di Jenin: Pasukan Otoritas Palestina Tewas, PA Beraksi Bak Israel

Penindasan dan Sensor

Aktivis dan kelompok hak asasi manusia mengatakan puluhan orang telah dipanggil dan diinterogasi – beberapa dipukuli – atas unggahan media sosial yang menentang operasi PA di Jenin, meskipun tokoh-tokoh terkemuka Palestina masih dapat menulis unggahan kritis tentang operasi keamanan tersebut.

Sebagian besar dari mereka yang ditahan telah dibebaskan, tetapi beberapa dipaksa mengunggah video permintaan maaf, menurut kelompok hak asasi manusia.

Sanad, kantor pemeriksa fakta Al Jazeera, meninjau dan memverifikasi tiga video permintaan maaf yang beredar daring.

“Ada ketegangan atas operasi PA dan orang-orang tidak merasa aman untuk membicarakannya atau berbagi dengan kami apa yang terjadi kepada mereka saat mereka ditahan,” kata Murad Jadallah, seorang aktivis Al-Haq, kelompok hak asasi manusia Palestina di Tepi Barat.

Dasar Aksi dan Kewenangan PA di Tepi Barat

PA lahir dari Perjanjian Oslo antara para pemimpin Palestina dan Israel pada tahun 1993.

Perjanjian tersebut mengamanatkan PA untuk mengakui Israel dan melenyapkan kelompok-kelompok bersenjata Palestina sebagai imbalan atas berdirinya negara Palestina di samping Israel pada tahun 1999.

Namun, Israel telah memanfaatkan 30 tahun terakhir untuk memperluas pemukiman ilegal di sebagian besar tanah Palestina yang dicuri, sehingga jumlah pemukim di Tepi Barat yang diduduki hampir tiga kali lipat.

Sebagai kekuatan pendudukan, Israel masih mengendalikan sebagian besar aspek kehidupan Palestina dan kerap melakukan penggerebekan, pembunuhan, dan penangkapan di Tepi Barat, bahkan di wilayah yang seharusnya dikuasai penuh oleh PA.

Meskipun harapan untuk memperoleh kenegaraan memudar, PA tetap berpegang teguh pada mandatnya berdasarkan Perjanjian Oslo, yang memicu tuduhan dari banyak warga Palestina kalau pemerintahan tersebut secara efektif bekerja sama dengan Israel untuk mempertahankan pendudukan.