Putin Prediksi Israel Perkuat Diri di Suriah Pasca Runtuhnya Assad

TRIBUNNEWS.com - Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan prediksi mengenai keberadaan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Suriah.

Dalam sebuah konferensi pers di Moskow pada Kamis, 19 Desember 2024, Putin menyatakan bahwa Israel kemungkinan telah mengirimkan ribuan pasukan untuk menduduki sejumlah wilayah di Suriah.

Prediksi dan Kecaman Putin

Putin menilai bahwa Israel tidak akan meninggalkan Suriah dan akan memperkuat kehadiran militernya di sana pasca runtuhnya rezim Bashar al-Assad.

"Saya mendapat kesan mereka (Israel) tidak akan pergi, mereka akan memperkuat pasukan di sana," ungkapnya, dikutip dari Times of Israel.

Meski demikian, Putin mengecam tindakan pendudukan yang dilakukan oleh Israel.

Ia menegaskan bahwa Rusia mengutuk perebutan wilayah Suriah oleh Israel, terutama setelah Israel berhasil mencapai benteng yang dibangun oleh bekas Uni Soviet.

Keuntungan Bagi Israel

Putin juga menyebutkan bahwa Israel mendapatkan keuntungan besar dari runtuhnya rezim Assad.

Sejak jatuhnya rezim tersebut, Israel telah mengerahkan pasukan ke zona penyangga di sisi Suriah dari garis pemisah perbatasan kedua negara.

Selain itu, Israel telah melakukan ratusan serangan udara untuk menghancurkan persenjataan tentara Suriah, dengan alasan untuk mencegah senjata canggih jatuh ke tangan musuh.

Netanyahu Tegaskan IDF Akan Tetap di Suriah

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga memastikan bahwa pasukannya akan tetap berada di zona penyangga perbatasan Suriah.

Dalam kunjungannya ke puncak Gunung Hermon pada 17 Desember 2024, Netanyahu menegaskan pentingnya keberadaan IDF di lokasi tersebut untuk keamanan Israel.

"Kami akan tetap tinggal sampai ditemukan kesepakatan lain yang menjamin keamanan Israel," kata Netanyahu.

Menteri Pertahanan Israel, Benny Katz, mendukung pernyataan Netanyahu dan memerintahkan militer untuk segera membangun benteng pertahanan di puncak Gunung Hermon.

Tanggapan PBB dan HTS

Keberadaan pasukan Israel di zona penyangga menuai kritik dari PBB, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar kesepakatan tahun 1974 yang membentuk zona tersebut.

"Pendudukan adalah pendudukan, entah itu berlangsung seminggu, sebulan, atau setahun," ujar Juru Bicara PBB Stephane Dujarric.