Lama Tak Terlihat, Kini Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Muncul, Sebut Ogah Mengundurkan Diri

Woo mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis, ia "hancur" dan pernyataan Presiden tidak boleh ditoleransi.

"(Klaim Yoon) tentang mendeklarasikan darurat militer untuk mengirimkan tanda peringatan kepada Majelis Nasional tidak dapat ditoleransi, karena hal itu menunjukkan bahwa demokrasi dan tatanan konstitusional dapat disabotase demi tujuan politik, dan hak-hak dasar rakyat dapat dikorbankan demi tujuan politik tertentu," kata Woo.

Woo mengusulkan pertemuan langsung antara Pemimpin Fraksi Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Kweon Seong-dong, dan mitranya dari oposisi utama Partai Demokratik Korea (DPK), Park Chan-dae, untuk "menghilangkan ketidakstabilan di negara ini."

Baca juga: Polisi Korsel Gerebek Kantor Presiden Yoon Suk Yeol, Pengawal Halangi Masuk Gedung Utama

Polisi Kembali Coba Gerebek Kantor Kepresidenan

Polisi Korea Selatan kembali mencoba untuk melakukan penggerebekan di kompleks Kantor Kepresidenan pada Kamis (12/12/2024).

Kantor Investigasi Nasional (NOI) yang menangani kasus tersebut mengirimkan pejabatnya ke daerah Yongsan untuk memperoleh dokumen dan materi terkait dengan penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

Polisi mengatakan, penggerebekan ditujukan ke markas Kepala Staf Gabungan (JCS), yang terletak berdekatan dengan Kompleks Kepresidenan, dan Kantor Kepresidenan tidak menjadi sasaran penggeledahan.

Bangunan JCS digunakan oleh komando darurat militer saat perintah tersebut berlaku.

Baca juga: Parpol Sendiri Ikut Dukung Pemakzulan Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol: Saya Siap Melawan sampai Akhir

Dikutip dari Yonhap, JCS setuju untuk bekerja sama dalam penyelidikan dan polisi akan menerima materi dari JCS dalam bentuk penyerahan sukarela, kata polisi.

Sebelumnya pada Rabu, polisi berusaha menggeledah kantor-kantor utama, termasuk Ruang Konferensi Kabinet, Dinas Keamanan Presiden, dan ruang bunker di dalam markas JCS, yang terletak berdekatan dengan kompleks kepresidenan.

Pencarian pertama berakhir dalam hitungan jam, dengan polisi hanya diberikan dokumen terbatas dari dinas keamanan karena menolak untuk bekerja sama.

(Tribunnews.com/Whiesa)