Plt Presiden Korsel Han Duck Soo dan Menkeu Choi Sang Mok Mundur Jelang Pilpres 3 Juni

TRIBUNNEWS.COM - Gejolak politik Korea Selatan kembali bergoyang.

Seoul akan segera menggelar pemilihan presiden, yang dijadwalkan pada 3 Juni 2025 mendatang.

Financial Times melaporkan, pada Kamis (1/5/2025), Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Han Duck Soo mengumumkan secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Han bakal mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang.

Han Duck Soo merupakan seorang birokrat veteran berusia 75 tahun.

Dia punya banyak pengalaman di bidang ekonomi dan diplomasi, mengumumkan pengunduran dirinya dalam konferensi pers di Seoul.

Ia menyatakan keputusan tersebut diambil untuk "memikul tanggung jawab yang lebih besar" di tengah krisis nasional yang sedang berlangsung.

Han diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai kandidat dari Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party).

Perlu diingat, Partai Kekuatan Rakyat merupakan partai konservatif yang saat ini mengalami krisis kepemimpinan setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, dikutip dari AP News.

Meskipun Han memiliki reputasi sebagai teknokrat yang kompeten, ia menghadapi tantangan besar dalam membangun basis politik yang kuat.

Kritikus menyoroti bahwa usianya yang lanjut dan kurangnya dukungan politik yang solid dapat menjadi hambatan dalam kampanye presidensialnya.

Baca juga: Batal Dimakzulkan, Han Duck Soo Kembali Menjabat Presiden Sementara Korea Selatan

Menkeu Korsel Mundur di Tengah Ancaman Pemakzulan

Beberapa jam setelah pengunduran diri Han, Menteri Keuangan sekaligus Wakil Perdana Menteri, Choi Sang Mok juga mundur dari jabatannya.

Pengunduran diri Han seharusnya membuka jalan bagi Choi Sang Mok untuk menjabat sebagai Plt Presiden sesuai dengan ketentuan hukum.

Namun, Choi mengundurkan diri beberapa jam kemudian setelah menghadapi ancaman pemakzulan dari parlemen yang dikuasai oleh Partai Demokrat, yang merupakan oposisi.

Parlemen menuduh Choi gagal mengelola krisis ekonomi yang sedang berlangsung dan mempertanyakan integritasnya dalam pengelolaan anggaran negara, dikutip dari Reuters.