IDF Serahkan Kekuasaan ke Sipil Ekstremis di Bawah Smotrich, Tepi Barat di Tepi Aneksasi Israel 

Perlu dicatat bahwa Tepi Barat yang diduduki dibagi menjadi tiga bagian administratif berdasarkan Perjanjian Oslo tahun 1993, dengan Area A dikelola oleh Otoritas Palestina, Area B berada di bawah kedaulatan bersama, dan Area C – wilayah terluas, mencakup sekitar 60 persen wilayah Palestina yang diduduki – di bawah kendali penuh administratif dan keamanan Israel.

Menurut perjanjian tersebut, Area C, satu-satunya bagian Tepi Barat yang diduduki dan memiliki tanah paling subur dan sumber daya alam yang berharga, dimaksudkan untuk secara bertahap dialihkan ke kedaulatan Palestina, namun hal ini tidak pernah terjadi.

Sebaliknya, Area C kini dihuni oleh lebih dari 400.000 pemukim, yang menguasai 70% wilayah tersebut dan melarang pembangunan di Palestina.

Baca juga: Warga Badui Yerusalem Timur Usir Pemukim Ekstremis Yahudi Israel dari Tanah Mereka

Langkah Aneksasi Tepi Barat 

Pengalihan wewenang hukum atas Tepi Barat dari militer ke sipil di pemerintahan Israel ini adalah hasil dari upaya berkepanjangan para politisi ekstremis untuk mendapatkan banyak kekuasaan hukum yang sebelumnya dipegang oleh militer IDF.

Undang-undang ini berkaitan dengan berbagai bidang, termasuk peraturan bangunan, pertanian, kehutanan, taman, dan lokasi pemandian.

Pakar hukum telah lama memperingatkan bahwa peralihan kekuasaan dari kendali militer ke politik dapat menyebabkan Israel semakin melanggar kewajiban hukum internasionalnya.

Setelah menjabat di pemerintahan, Smotrich dengan cepat menyetujui ribuan unit pemukiman baru, melegalkan pos-pos yang sebelumnya tidak sah, dan mempersulit warga Palestina untuk membangun rumah dan bepergian dengan bebas.

Laporan di media Israel menunjukkan bahwa para pejabat AS secara pribadi mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Smotrich karena tindakannya yang mengganggu stabilitas di Tepi Barat, tempat dia tinggal di pemukiman yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Di sisi lain, Netanyahu semakin bersandar pada dukungan Smotrich dan kelompok ekstremis lainnya dalam pemerintahan koalisinya menyusul kepergian Benny Gantz dari kabinet perang darurat Israel di tengah perpecahan mengenai strategi perang di Gaza dan upaya untuk menjamin pembebasan tawanan Israel.

Smotrich telah secara terbuka menyatakan ambisinya untuk membangun kehadiran yang lebih kuat di Kementerian Keamanan untuk memainkan agenda kebijakannya. Dia menolak kalau langkah penting ini hanya dianggap sebagai sekadar prosedural.

Pada bulan April, Smotrich menunjuk Hillel Roth, sekutu ideologis lamanya, sebagai wakil dalam "Administrasi Sipil", yang bertugas mengawasi peraturan bangunan di pemukiman dan pos-pos terdepan.

Roth, yang sebelumnya tinggal di Yitzhar, sebuah pemukiman di Tepi Barat yang terkenal dengan sejarah kekerasan dan ekstremisme, memiliki hubungan dengan partai Zionis Religius Smotrich melalui keterlibatannya dengan Bnei Akiva.

Menurut Sfard, pengalihan wewenang ini menandakan bahwa kendali hukum di Tepi Barat kini berada pada struktur yang dipimpin oleh seorang menteri Israel yang fokus hanya pada memajukan kepentingan Israel.

Lebih lanjut, Sfard menyoroti kalau meskipun kepala "Administrasi Sipil" biasanya melapor kepada komando militer, Roth, sebagai pemukim, kini bertanggung jawab langsung kepada Smotrich.

Perspektif Sfard sejalan dengan analisis hukum yang diterbitkan oleh tiga ahli hukum Israel tahun lalu, yang memperingatkan bahwa pengalihan wewenang dari militer secara hukum dapat dianggap sebagai aneksasi.