Pengadilan Israel Perintahkan Pendaftaran Paksa Orang-orang Yahudi Haredim untuk Daftar Jadi Tentara

Pengadilan Israel Perintahkan Pendaftaran Paksa Orang-orang Yahudi Haredim ke Dinas Militer

TRIBUNNEWS.COM- Pengadilan Israel menentang pemerintah dan memerintahkan pendaftaran paksa orang-orang Yahudi Haredim untuk mendaftar menjadi tentara.

Tentara Israel sedang menghadapi krisis tenaga kerja yang parah, yang mana pengecualian militer terhadap kelompok ultra-Ortodoks mengancam akan memperburuknya.

Pengadilan Tinggi Israel mengeluarkan perintah sementara pada tanggal 28 Maret yang melarang pemerintah untuk terus mendanai yeshivas (sekolah agama) ultra-Ortodoks bagi siswa yang memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi tentara.

Keputusan tersebut memiliki implikasi yang signifikan mengingat perselisihan yang mendalam dan berkelanjutan di pemerintah Israel mengenai rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memperluas pengecualian militer bagi anggota komunitas ultra-Ortodoks di Israel, yang dikenal sebagai Haredim.

Keputusan Pengadilan Tinggi Israel akan mulai berlaku pada 1 April.

Jaksa Agung Israel juga memerintahkan pada Kamis pagi bahwa tentara harus mulai merekrut warga Israel ultra-ortodoks pada tanggal tersebut.

Pada bulan Februari, Pengadilan Tinggi meminta penjelasan mengapa Haredim tidak mendaftar, dan menetapkan batas waktu pada 27 Maret.

Perintah Pengadilan Tinggi tersebut menyusul penundaan yang terus berlanjut oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam menyerahkan proposal rencana peningkatan jumlah anggota militer ultra-Ortodoks.

Pada Rabu malam, pemerintahan Netanyahu meminta perpanjangan 12 jam dari batas waktu penyampaian tanggapan terhadap petisi yang menuntut segera wajib militer ultra-Ortodoks.

Undang-undang yang mengizinkan pengecualian ultra-Ortodoks dari militer telah berakhir pada bulan Juni tahun lalu.

Pekan depan, aturan sementara yang memperpanjang itu juga akan habis masa berlakunya.

Netanyahu gagal mencapai kompromi mengenai rancangan undang-undang tersebut – termasuk sanksi keuangan bagi mereka yang menolak wajib militer – dalam pertemuan dengan perwakilan partai ultra-Ortodoks pada Selasa malam.

Masalah wajib militer menyebabkan perpecahan yang signifikan dalam pemerintahan Israel.

Menteri Pertahanan Yoav Gallant, anggota kabinet perang Benny Gantz, dan lainnya dengan keras menentang RUU tersebut dan menegaskan bahwa semua anggota masyarakat Israel harus menanggung beban dinas militer, terutama selama perang ketika tentara menghadapi krisis tenaga kerja yang serius.